Home » » PENDANAAN PENDIDIKAN ISLAM

PENDANAAN PENDIDIKAN ISLAM

Publish Oleh: Muntadhar Aneuk Lueng Daneun


Review Mata Kuliah: Manajemen Pendidikan Islam

A.  Sistem Pendanaan Pendidikan Islam
Dalam konteks pendidikan, Islam telah menentukan bahwa negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan dan mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh oleh rakyat secara mudah.

Pada masa Rasulullah, perhatian terhadap dunia pendidikan tampak ketika beliau menetapkan para tawanan Perang Badar dapat bebas jika mereka mengajarkan baca-tulis kepada sepuluh orang penduduk Madinah (sebagai tebusan). Dalam pandangan Islam, barang tebusan itu merupakan hak Baitul Mal (Kas Negara) yang sama nilainya dengan pembebasan tawanan Perang Badar. Kebijakan beliau ini dapat dimaknai bahwa kepala negara bertanggung jawab penuh atas setiap kebutuhan rakyatnya termasuk pendidikan.

Sedangkan pada masa kekhalifahan Islam, besarnya perhatian para khalifah terhadap pendidikan rakyatnya dan terhadap nasib para pendidiknya. Imam ad-Damsyiqi telah menceritakan sebuah riwayat dari al-Wadliyah bin Atha’ yang menyatakan bahwa di kota Madinah pernah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar bin al-Khaththab memberikan gaji kepada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 fram emas).

Pemerintah telah mengamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 Ayat 1, “Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”. Hal ini, selaras dengan Undang-Undang Sisdiknas NO. 20 Tahun 2003 mengemukakan bahwa, “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat”. Kebutuhan akan biaya dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan unsur mutlak yang harus tersedia. Makanya perlu dilakukan perencanaan biaya, analisis biaya, serta alokasi biaya penyelenggaraan pendidikan.

B. Sumber Pendanaan Pendidikan Islam
Ketika Departemen Agama didirikan, bentuk pertama dari pembinaan terhadap madrasah dan pesantren adalah seperti yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1946 tanggal 19 Desember, tentang pemberian bantuan madrasah. Seiring dengan semakin berkembangnya madrasah, dimana peran serta masyarakat dalam pengembangan madrasah dan pesantren sangat besar, anggota masyarakat karena motivasi agama, banyak yang menyediakan tanah wakaf atau dana pembangunan madrasah dan pesantren sehingga jumlah madrasah swasta semakin banyak.

Berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 1989 dan diperkuat lagi dengan UU RI No. 20 Tahun 2003, sekolah-sekolah di bawah Departemen Agama (Madrasah), baik yuridis maupun struktur sama dengan persekolahan yang diselenggarakan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah RI telah membuat kesepakatan dengan lembaga-lembaga keuangan Internasional seperti Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IDB) dalam hal pengembangan dan peningkatan madrasah.

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi, yaitu sisi anggaran penerimaan dan pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara tertentu, di antaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, wali murid dan sumber lain. Anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Bentuk biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah setelah mempertimbangkan skala prioritas. Besarnya penerimaan dair masyarakat baik dari perorangan maupun lembaga, yayasan, berupa uang tunai, barang, hadiah atau pinjaman bergantug pada kemampuan masyarakat setempat dalam memajukan pendidikan.

Besarnya dana yang diterima dari orang tua siswa berupa iuran BP3 dan SPP yang langsung diterima sekolah didasarkan atas kemampuan orang tua murid dan ditentukan oleh pemerintah atau yayasan. Selain itu, penerimaan juga boleh didapat dari sumber-sumber lain termasuk dalam golongan ini bantuan atau pinjaman dari luar negeri yan diperuntukkan bagi pendidikan

Secara garis besar, sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah atau madrasah dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan, (2) orang tua atau peserta didik, (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1989 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.