Home » » BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH, JENIS BIAYA OPERASIONAL, LEMBAGA PENDIDIKAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM

BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH, JENIS BIAYA OPERASIONAL, LEMBAGA PENDIDIKAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM

Publish Oleh: Muntadhar Aneuk Lueng Daneun


A. Pengertian Biaya Operasional Sekolah
            Menurut peraturan Mendiknas nomor 69 tahun 2009, standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan dapat meakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Pendidikan Nasional. BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

B.  Jenis Biaya Operasional
            Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana BOS, antara lain:
1.      Perioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional Madrasah/ PPS
2.      Pembelian barang/ jasa per belanja tidak melebihi RP. 10 Juta.
3.      Penggunaan dana BOS untuk transportasi danuang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan madrasah di luar kewajiban jam mengajar dengan mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.


Dana BOS dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a.       Pembelian buku teks pelajaran
b.      Pembiayaan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru
c.       Pembiayaan kegiatan pembelajaran
d.      Pembiayaan ulangan/ ujian
e.       Pembelian bahan-bahan habis pakai
f.       Pembiayaan langganan daya dan jasa
g.      Pembiayaan perawatan madrasah/ PPS
h.      Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan
i.        Pengembangan profesi guru
j.        Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin
k.      Pembiayaan pengelolaan BOS
l.        Pembelian komputer dan printer untuk kegiatan siswa
m.    Khusus untuk pesantren salafiyah, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama dan membeli peralatan ibadah
n.      Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi, maka sisa dana BOS dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeulair madrasah/ PPS

            Ada juga larangan terhadap penggunaan dana BOS seperti berikut ini:
a.       Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan
b.      Dipinjamkan kepada pihak lain
c.    Membiayai kegiatan yand tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar
d.      Membayar bonur dan transportasi rutin untuk guru
e.       Membeli pakaian/ seragam bagi guru/ siswa
f.       Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
g.      Membangun gedung/ ruangan baru
h.      Membeli bahan/ pelalatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
i.        Menanamkan saham
j.   Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/ wajar
k.   Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah
l.     Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/ pendamping terkait program BOS/ perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

C.  Lembaga Pendidikan sebagai Badan Layanan Umum Badan Hukum Pendidikan
            Sebelum diundangkannya UU No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) pada tanggal 16 Januari yang lalu, masyarakat yang hendak menyelenggarakan usaha di bidang pendidikan selalu memilih bentuk yayasan ataupun perkumpulan yang berbadan hukum sebagai naungan dari lembaga pendidikan dimaksud.
            Sejak tanggal 16 Januari 2009 sesuai pasal 10 UU No. 9/ 2009 tersebut, masyarakat ataupun pemerintah yang hendak membuat usaha yang menyelenggarakan sekolah-sekolah formal yang berjenjang, sekolah tinggi maupun universitas, tidak boleh lagi dinaungi oleh yayasan, perkumpulan atau bahan hukum lainnya, melainkan harus Badan Hukum Pendidikan (BHP).