Home » » Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi Pendidikan

Publish Oleh: Muntadhar Aneuk Lueng Daneun

DESENTRALISASI PENDIDIKAN
Oleh: Muntadhar

A.    Pendahuluan
Setelah “bubarnya” Orde Baru, rakyat Indonesia dengan suara lantang menuntut adanya perubahan. Dari sinilah muncul berbagai ide untuk lebih memaksimalkan pembangunan bangsa yang adil dan merata. Daerah-daerah mulai berani menuntut haknya, yakni otonomi daerah. Mereka melihat bahwa sistem sentralistik yang selama ini dijalankan tidak berhasil membawa Indonesia kearah yang lebih baik. Pembangunan lebih banyak di pusat atau daerah tertentu sedangkan daerah penghasil devisa besar justru terbelakang.
Tahun 1999 pemerintah dan DPR mengesahkan UU otonomi daerah yaitu UU No 22 Tahun 1999 direvisi kembali UU No 32/2004 (tentang Pemerintahan Daerah) dan UU No. 25 tahun 1999 direvisi kembali UU No 33/2004 (tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah). Dengan diberlakukannya dua UU tersebut, maka wewenang untuk mengurus daerah sendiri mulai dirancang oleh masing-masing daerah. Seiring dengan implementasi otonomi daerah, sektor pendidikan yang merupakan salah satu sektor pelayanan dasar, juga mengalami perubahan mendasar baik dari segi birokrasi kewenangan penyelenggaran pendidikan maupun dari aspek pendanaannya. Ketika UU No. 22/1999 dan No. 25/1999 diberlakukan dan disusul dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tentang sistem manajemen berbasis sekolah dan pemberian kewenangan terhadap daerah (bahkan sekolah) dalam mengelola pendidikan, timbul secercah harapan akan semakin membaiknya pembangunan pendidikan.
Model pembangunan pendidikan yang sangat bersifat sentralistik dan monolitik serta menafikan perbedaan, secara drastis mestinya berubah menjadi desentralistik dan pluralistik sehingga kepentingan dan kebutuhan serta potensi dan kemampuan daerah menjadi lebih terperhatikan dan terbangkitkan. Dengan desentralisasi pendidikan yang direpresentasikan melalui model pengelolaan Manajemen Berbasis Sekolah dan Manajemen Berbasis Masyarakat, segenap komponen sekolah menjadi semakin berperan. Penyusunan kurikulum nasional yang mengabaikan akar budaya dan kebutuhan masyarakat setempat, dengan pemberian kewenangan besar kepada daerah, mestinya tidak akan terulang kembali. 
Namun pelaksanaan desentralisasi pendidikan tidak seindah yang diharapkan, berbagai persoalan baru muncul yang mana turut menjadi wewenang daerah dan pro kontra di masyarakat.  Untuk memahami lebih mendalam tentang desentralisasi pendidikan, makalah ini akan mengkaji tentang pengertian desentralisasi pendidikan, tujuan desentralisasi pendidikan dan desentralisasi pendidikan di Indonesia.

B.     Pengertian Desentralisasi Pendidikan
Ada beberapa definisi tentang desentralisasi yang rumusannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.
Mondy dalam Kamars mengatakan desentralisasi adalah kondisi yang terdapat jika sejumlah wewenang yang berarti didelegasikan/diwakilkan ke tingkat-tingkat yang lebih rendah dalam suatu perusahaan.[1] Menurut Chau (1985) merujukkan desentralisasi itu pada konsep pendelegasian kekuasaan kepada pemerintah daerah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya.[2]
Pandangan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah (daerah). Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah (otda) yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat. Pendidikan termasuk bidang yang didesentralisasikan ke pemerintah kabupaten/kota. Melalui desentralisasi pendidikan diharapkan permasalahan pokok pendidikan yaitu masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi dan manajemen, dapat terpecahkan.
Desentralisasi Pendidikan menurut Bray dan Friskey dalam Kamars adalah suatu proses dimana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan.[3] Sedangkan M. Sirozi mengatakan desentralisasi pendidikan adalah otonomi untuk menggunakan input pembelajaran sesuai dengan tuntunan sekolah dan komunitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan komunitas.[4]
Sementara Sufyarman mengatakan desentralisasi pendidikan adalah sistem menajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan yang dilatarbelakangi bahwa setiap daerah mempunyai sejarah sendiri, kondisi dan potensinya sendiri yang berbeda dengan tentang keadaan dirinya, permasalahannya dan aspirasinya.[5] Daerah berfungsi untuk menyusun rencana, memutuskan kebijakan, mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah pelaksanaan pendidikan daerah.
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya desentralisasi pendidikan akan mendorong tercapainya kemandirian dan rasa percaya diri pemerintah daerah yang pada gilirannya mereka akan berlomba meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerahnya sendiri. Dalam mewujudkan pelaksanaan desentralisasi pendidikan, Hamijoyo mengatakan ada beberapa hal yang diperhatikan, yakni:
1.      Pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis;
2.      Pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama;
3.      Peranserta masyarakat bukan hanya pada staheholders, tetapi harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan;
4.      Pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak; dan
5.      Keanekaragaman aspirasi clan nilai serta norma lokal harus dihargai dalam kerangka clan demi penguatan sistem pendidikan nasional.[6]
Dalam praktiknya, desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya, kalau desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain berada pada pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, maka desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten/kota, tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Dalam praktik desentralisasi pendidikan itulah maka dikembangkanlah yang dinamakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah, sebenarnya merupakan kecenderungan internasional yang dipraktikkan di banyak negara, dan untuk Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang helakangan ini dirisaukan banyak pihak, terutama bila dilihat dari beberapa laporan hasil survei dari lembaga-lembaga independen dunia, menempatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada urutan bawah, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan di tiap daerah amatlah mendasar peranannya, terutama pada lapisan yang terdekat dengan rakyat yang mendapat pelayanan. Efektivitas pelayanan pendidikan pada tingkat akar rumput (grass root) juga penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pelaksana teknis yakni sekolah-sekolah.
Dengan demikian, desentralisasi pendidikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusan sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan, beserta masyarakat, pengelola dan pengguna pendidikan itu sendiri namun harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional sebagai bagain dari upaya peencapaian tujuan pembangunan nasional.
C.    Tujuan Desentralisasi Pendidikan
Adapun tujuan dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada Dewan Sekolah. Implisit ke dalam strategi desentralisi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (school resources; dana pendidikan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat).[7]
Secara umum, tujuan desentralisasi adalah:
1.      Mempercepat pertumbuhan ekonomi (accelerated economic development)
2.      Meningkatkan efesiensi manajemen (increased management efficiency)
3.      Distribusi tanggung jawab dalam bidang keuangan (redistribution of financial responsibility)
4.      Meningkatkan demokratisasi mealalui distribusi kekuasaan (increased democratization trough the  distribution of power)
5.      Kontrol lokal menjadi lebih besar melalui deregulasi (greater local control trough deregulation)
6.      Pendidikan berbasis kebutuhan pasar (market-based education)
7.      Menetralisasi pusat-pusat kekuasaan (neutralizing competing centers of power)
8.      Meningkatkan kualitas pendidikan (improving the quality of education).[8]

Dalam UU No. 22/1999 tentang otda dan PP No. 25/2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, Kamars mengatakan kedua peraturan tersebut menjadi peluang besar bagi dunia pendidikan di Indonesia untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional yang lebih berkualitas. Tujuan desentralisasi pendidikan yang terkandung di dalam peraturan tersebut adalah:
a.       Peningkatan Pembiayaan Pendidikan.
b.      Peningkatan efesiensi dan efektivitas usaha pendidikan.
c.       Peningkatan pembagian kekuasaan politik.
d.      Peningkatan kualitas pendidikan.
e.       Peningkatan inovasi pendidikan.[9]
Pendapat lain mengatakan tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara Amerika Latin, di Amerika Serikat dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada Dewan Sekolah. Implisit ke dalam strategi desentralisi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (school resources; dana pendidikan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat).[10]
Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan dengan melibatkan lebih banyak stakeholders di daerah, untuk menghasilkan integrasi sekolah dengan masyarakat lokal secara terus menerus, untuk mendekatkan sekolah dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, dan akhirnya untuk memperbaiki motivasi, kehadiran dan pencapaian peserta didik. Selain itu, desentralisasi tersebut juga dalam rangka memberi kesempatan kepada rakyat atau masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif dan kreatif sehingga pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan bermanfaat bagi pembangunan daerah.
Desentralisasi pendidikan menjadi peluang bagi peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain, ia merupakan peluang bagi peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah. Hal ini karena perhatian terhadap peningkatan mutu guru, peningkatan mutu manajemen kepala sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan menjadi lebih baik jika dikelola oleh para pejabat pendidikan yang ada di daerah. Pada akhirnya, tujuan desentralisasi pendidikan adalah pada pemerataan mutu pendidikan yang meningkat ini.

D.    Desentralisasi Pendidikan di Indonesia
Desentralisasi pendidikan di Indonesia memang merupakan ikutan dari pelaksanaan desentralisasi pemerintahan umum. Namun demikian, kesempatan adanya desentralisasi pendidikan ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga desentralisasi pendidikan ini memberikan dampak yang positif bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan demokratisasi pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan, relevansi pendidikan, dan mutu pendidikan. Dengan desentralisasi pendidikan daerah terpacu untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada semua anak, termasuk anak-anak yang berada di daerah terpencil dan anak-anak kurang beruntung, minimal sesuai tuntutan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
Desentralisasi pun mendorong terjadinya efisiensi manajemen pendidikan, karena sebagian besar wewenang pengelolaan pendidikan, baik perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah, yang disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, keinginan, dan kemampuan masing-masing daerah. Dengan wewenang yang besar dalam pengelolaan pendidikan, pemerintah daerah pun terdorong untuk menggali berbagai potensi daerah dan mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu membiayai pembangunan pendidikan di daerahnya. Sebaliknya, partisipasi masyarakat dapat dibangkitkan jika manajemen pendidikan di daerah atau sekolah dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta tanggap terhadap kebutuhan  dan keinginan masyarakat.
Dengan demikian kebijakan desentralisasi pendidikan untuk mencapai sesuai harapan harus didukung oleh berbagai potensi baik berupa keputusan politik di tingkat pusat maupun daerah, gagasan-gagasan pendidikan yang inovatif, maupun kondisi nyata di daerah. Keputusan politik yang sangat mendukung adalah dicantumkannya ketentuan dalam UUD 1945 tentang anggaran minimal pendidikan sebesar 20%. Amanat konstitusional ini bukan hanya menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memenuhinya, tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan yang cukup tinggi pula bagi pembangunan pendidikan di daerahnya.

1.      Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan dan Permasalahannya
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sejak diberlakukannya UU tentang pemerintahan Daerah dan UU tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dengan sendirinya desentralisasi pendidikan di Indonesia secara otomatis telah dijalankan/dilaksanakan. Dengan demikian desentralisasi pendidikan yang telah diterapkan di Indonesia lebih dari sepuluh tahun sudah nampak beberapa hal positif pelaksanaanya, misalnya banyaknya daerah terutama daerah yang kaya memiliki semangat memajukan pendidikan bagi masyarakatnya dengan meningkatkan anggara pendidikan pada Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).
Langkah yang dilakukan adalah menyederhanakan dan mempersingkatt birokrasi pendidikan di daerah, meningkatkan inisiatif dan kreativitas daerah dalam mengelola pendidikan yang lebih memungkinkna tercapainya pemerataan pendidikan pada daerah-daerah terpencil, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan. Ini adalah hal yang wajar karena pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah dan dengan didukung dengan biaya dengan porsi yang lebih besar dalam upaya pembangunan bidang pendidikan termasuk bidang administrasi, kelembagaan, keuangan, perencanaan dan sebagainya. Oleh karena itu, kesiapan daerah untuk dapat menjalankan peran yang lebih besar menjadi lebih sentral dalam desentralisasi pendidikan.
Dalam pelaksanaan desentralisasi tersebut, Ali Sjahbana menyebutkan ada beberapa kewenangan-kewenangan pendidikan yang dapat didisentralisasikan, yakni:[11]
a.       Organisasi dan poses belajar Mengajar, kewenangannya antara lain; Menentukan sekolah mana yang dapat diikuti seorang murid, Waktu belajar di sekolah, Penentuan buku yang digunakan, Kurikulum dan Metode pembelajaran.
b.      Manajemen Guru, antara lain; Memilih dan memberhentikan kepala sekolah,  Memilih dan memberhentikan guru, Menentukan gaji guru, Memberikan tanggung jawab pengajaran kepada guru, Menentukan dan mengadakan pelatihan kepada guru.
c.       Struktur dan Perencanaan, meliputi; Membuka atau menutup suatu sekolah, Menentukan program yang ditawarkan sekolah, Definisi dari isi mata pelajaran, Pengawasan atas kinerja sekolah.
d.      Sumber daya, yaitu Program pengembangan sekolah, alokasi anggaran untuk guru dan tenaga administratif (personnel), Alokasi anggaran non-personnel, Alokasi anggaran untuk pelatihan guru.
Substansi yang dapat dipahami dari pendapat ini adalah desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi di bidang pemerintahan lainnya, di mana disentralisasi pada bidang pemerintahan berada pada tingkat kabupaten/kota. Sedangkan desentralisasi pendidikan tidak hanya berhenti pada tingkat kabupaten/kota saja, tatapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan.
Sehubungan dengan itu, maka konsepsi desentralisasi pendidikan harus dikemas dalam program manajemen berbasis sekolah (MBS), yakni suatu sistem manajemen yang bertumpu pada situasi dan kondisi serta kebutuhan sekolah setempat. Sekolah diharapkan mengenali seluruh infrastruktur yang berada di sekolah, seperti guru, siswa, sarana prasarana, finansial, kurikulum, dan sistem informasi. Unsur-unsur manejemen tersebut harus difungsikan secara optimal dalam arti perlu direncanakan, diorganisasi, digerakkan, dikendalikan dan dikontrol.[12]
Kebijakan dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan di sekolah melalui MBS yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif dan disinsentif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Pihak sekolah dalam melaksanakan MBS dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
·         Komitmen; kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk ber-MBS.
·         Kesiapan; semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk ber-MBS.
·         Keterlibatan; pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak.
·         Kelembagaan; sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif.
·         Keputusan; segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang mengerti tentang pendidikan
·         Kesadaran; guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum
·         Kemandirian; sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana.
·         Ketahanan; perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stake holder sekolah.[13]
Walaupun Program MBS ini yang merupakan salah satu unsur dari desentraliasi pendidikan tingkat sekolah, namun belum sepenuhnya mencapai tujuan ideal, terbukti masih banyak terjadinya intervensi kepentingan-kepentingan elit politik yang keluar dari tujuan edukatif.
Secara garis besar pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia belum mampu membawa peningkatan bagi pengembangan pendidikan di daerah. Dengan kata lain, keadaan pengembangan pendidikan di daearah belum menunjukkan perbedaan yang berararti, atau sama saja antara sebelum dan sesudah dilaksanakan desentralisasi pendidikan. Bahkan desentralisasi pendidikan dalam hal tertentu justru malah menimbulkan kesulitan baru dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Karena untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia tampaknya mengalami banyak kesulitan, karena sejumlah masalah dan kendala yang perlu diatasi.
Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan desentrasiliasi pendidikian, antara lain:
a.       Masalah Kurikulum
Dalam merumuskan sebuah kurikulum, perlu memperhatikan semua unsur kehidupan masyarakat sekitar. Karena kondisi masyarakat Indonesia adalah heterogen dan masing-masing daerah mempunyai kesiapan dan kemampuan yang berbeda-beada dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Permasalahan relevansi pendidikan selama ini diarahkan kurangnya kepercayaan pemerintah pada daerah untuk menata sistem pendidikannya yang sesuai dengan kondisi objektif di daerahnya. Untuk itu kurikulum suatu lembaga pendidikan jangan hanya sekedar daftar mata pelajaran saja yang dituntut di dalam suatu jenis dan jenjang pendidikan, tetapi lebih luas lagi yakni berisi kondisi yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Sjahbana bahwa perlu kejelasan tentang kebijakan perumusan kurikulum, apakah hanya kurikulum inti yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan muatan lokal dalam persentase yang cukup signifikan diserahkan pada masing-masing daerah atau bahkan langsung pada msing-masing sekolah. Saat ini kurikulum sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan daerah hanya dapat mengisi bagian kurikulum yang berupa muatan lokal dal persentase yang sangat kecil.[14]

b.      Masalah Pembiayaan, Sarana dan Prasarana
Persoalan pembiayaan merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia. Selama ini dikeluhkan bahwa mutu pendidikanrendah karena dana yang tidak mencukupi, anggaran untuk pendidikan masih rendah. Hal ini semestinya tidak perlu terjadi di era desentralisasi pendidikan karena anggaran pendidikan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dengan dikelurakannya UU-PKPD Tahun 2004. Begitu pula telah ditegaskan dalan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.[15]
Namun cukup disayangkan, amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum hingga saat ini belum bisa dilaksanakan dengan baik. Karena pemerintah daerah (eksekutf dan legislatif) belum menganggap pendidikan sebagai prioritas dalam pembangunan.

c.       Masalah Sumber Daya Manusia
SDM merupakan pilar utama dalam mengimplementasikan desentralisasi pendidikan, karena  SDM yang kurang profesional akan menghambat pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Penataan SDM yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya menyebabkan pelaksanaan pendidikan tidak profesional. Misalnya ada beberapa tenaga kependidikan bahkan Kepala Dinas Pendidikakan diangkat dari mantan camat, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan lain-lain. Meskipun para mantan pejabat itu pernah mengurus orang banyak, tatapi berbeda dengan karakteristik dengan peserta didik adan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.
Di antara persoalan-persoalan yang dihadapi tersebut dapat kita lihat dengan lahirnya mutu lulusan yang masih rendah, kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan, kekurangan guru dan kualifikasinya yang tidak sesuai, ketidakmerataan penyelenggaraan pendidikan, kurikulum dan lain-lain. Kejadian demikian merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah.

2.      Kekuatan dan Kelemahan
Dalam penerapan desentralisasi pendidikan terdapat kekuatan sebagai modal membangun pendidikan dan kelemahan yang menjadi “bom waktu” bagi suatu daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikannya. Adapun kekuatan dari desentralisasi adalah:
1).    Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki
2).    Efisiensi Keuangan, hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional
3).    Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat
4).    Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.[16]

Sedangkan kelemahan yang mungkin timbul dalam implementasi desentralisasi pendidikan melalui UU Otonomi Daerah adalah :
1)   Kurang siapnya SDM pada daerah terpencil
2)   Tidak meratanya pendapatan asli daerah, khususnya daera-daerah miskin
3)   Kurangnya  perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan
4)   Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama
5)   Kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana yang dimiliki.[17]

E.     Kesimpulan
Desentralisasi pendidikan merupakan angin segar bagi dunia pendidikan, karena salah satu juan desentralisasi pendidikan adalah untuk menguangi campur tangan atau intervensi pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang semestinya bisa diputuskan dan dilaksnakan oleh unit di tataran bawah yakni pemerintah daerah. Sehingga dengan itu pendidikan bisa dirangcan dan dilaksanakan oleh masing-masing daerah yang ada di Indonesia sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Di samping itu manajeman pendidikan dapat dikelola oleh daerah sampai kepada masyarakat bahkan di sekolah dengan mengembangkan base school management (MBS). Tapi tentu saja setiap kebijakan yang dibuat tak lepas dari permsakahan di sana-sini, begitu pula dengan disentralisasi pendidikan di Indonesia tak terlapas dari plus-minusnya.
              Namun pelaksanaan desentralisasi pendidikan yang selama ini dilaksanakan belum berdampak positif terhadap pendidikan, di mana pendidikan tidak begitu mendapat jatah dari anggaran pendapatan daerah (APBD) untuk membangun atau membantu operasional pendidikan walaupun dalam perundang-undangan telah diberi porsi 20% dalam tiap APBD. Padahal eksistensi pendidikan di suatu daerah tidak kalah pentingnya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan moral bangsa.




DAFTAR PUSTAKA

Agus Salim, Indonesia Belajarlah! Membangun Pendidikan Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
 Armida S. Alisjahbana, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000.
Dachnel Kamars, Administrasi Pendidikan, Teori dan Praktek, Padang: Universitas Putra Indonesia Press, 2004.
Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan,  Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
http://dewasastra.wordpress.com/2012/03/27/desentralisasi-pendidikan/
Husaini Usman, Manajemen: Teori Praktik, dan Riset Pendidikan, Edisi 3, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
M. Sirozi, Politik Pendidikan, Jakarta,: Raja Grafindo Persada, 2005.
M. Sufyarman, Kapita selekta Manajemen Pendidikan, Bandung, Alfabeta, 2003
Mark Hanson, Educational Reform and The Transition From Authoritarian to democratic Goverments: The Cases of Argentina, Colombia, Venezuela, and Spain, (dalam Internasional Jurnal of Educational Development, 1997),Vol 32, No.1.
Sam  M. Chan dan  Tuti T. Sam, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta: Rajawali Pers, 2005. 
Santoso S. Hamijoyo, Pola Otonomi Daerah yang Efektif dan Efisien untuk Diimplementasikan dalam Bidang Pendidikan, Malang: FIP UNM, 1999.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


[1]Dachnel Kamars, Administrasi Pendidikan, Teori dan Praktek, (Padang: Universitas Putra Indonesia Press, 2004), h. 207.
[2]Agus Salim, Indonesia Belajarlah! Membangun Pendidikan Indonesia(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), Cetakan ke 2, h. 258.
[3]Dachnel Kamars, Administrasi Pendidikan..., h. 222.
[4]M. Sirozi, Politik Pendidikan, (Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2005),  h. 83.
[5]M. Sufyarman, Kapita selekta Manajemen Pendidikan , (Bandung, Alfabeta, 2003),  h. 83.
[6]Santoso SHamijoyo, Pola Otonomi Daerah yang Efektif dan Efisien untuk Diimplementasikan dalam Bidang Pendidikan(Malang: FIP UNM, 1999), h. 3.
[7]Armida S. Alisjahbana, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000), h. 2.
[8]Mark Hanson, Educational Reform and The Transition From Authoritarian to democratic Goverments: The Cases of Argentina, Colombia, Venezuela, and Spain(Internasional Jurnal of Educational Development, 1997),Vol 32, No.1.
[9]Dachnel Kamars, Administrasi Pendidikan..., h. 222-223.
[10]Armida S. Alisjahbana, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000),  h2
[11]Armida S. Alisjahbana, Otonomi Daerah dan Desentralisasi...., h. 3.
[12]Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, ( Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h. 56.
[13]Husaini Usman, Manajemen: Teori Praktik, dan Riset Pendidikan, Edisi 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 624.
[14]Armida S. Alisjahbana, Otonomi Daerah dan Desentralisasi...., h. 8.
[15]Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
[16]http://dewasastra.wordpress.com/2012/03/27/desentralisasi-pendidikan/
[17]Sam  M. Chan dan  Tuti T. Sam, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers2005), Cet. 1, h. 11.