Home » » PEMBAHARUAN PENDIDIKAN PUSA

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN PUSA

Publish Oleh: Muntadhar Aneuk Lueng Daneun

Oleh: Muntadhar/12 PEDI 2556
A.    Pendahuluan
Sebelum Belanda berhasil menghapuskan sistem kesultanan di Aceh pada tahun 1903, kehidupan di Aceh dipengaruhi oleh Sultan, Ulama dan Uleebalang.[1] Ketiga unsur ini saling
berkaitan dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Di dalam menjalankan kekuasaannya, Sultan memerlukan kaum Ulama dan Uleebalang sebagai penghubung dirinya yang bermukim dipuncak struktur dengan rakyat biasa yang berada di struktur bawah.[2] Di lain pihak, Uleebalang dan Ulama juga memerlukan kehadiran sang Sultan, karena Uleebalang menganggap sultan sebagai sumber kekuatan mereka melalui pengakuan dan pengesahan yang diberikannya dan Ulama memerlukan Sultan untuk menjamin kebebasan mereka dalam usaha menyebarkan ajaran agama tanpa dibatasi oleh wilayah-wilayah kekuasaan Uleebalang.
Keharmonisan Sultan, Ulama dan Uleebalang terganggu dengan kedatangan Belanda (1873) yang ingin menguasai dan menjajah Aceh. Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk memecahbelah kesatuan yang telah dirajut sekian lama. Sekitar tahun 1903 M Belanda berhasil menghapus sistem ini dengan menurunkan kesultanan Aceh dibawah Sultan Muhammad Daud Syah II yang merupakan Sultan Kerajaan Aceh terakhir. Daerah-daerah Aceh secara De Jure telah dinyatakan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bagian dari wilayah Nederlandsch Indie (Hindia Belanda).[3]
Penjajahan Belanda di Aceh mengakibatkan pendidikan mengalami masa suram dimana pemerintahan Belanda memberlakukan ordonansi guru dengan tujuan untuk mengawasi Islam secara keseluruhan dan juga untuk menekan agama Islam. Dengan diberlakukannya ordonansi guru menyebabkan dayah-dayah yang dibangun waktu itu tidak setaraf lagi dengan dayah-dayah yang ada sebelum perang Aceh baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
Selama periode kebangkitan nasional (1900/1942) di daerah Aceh, aksi menentang atau melawan kekuasaan kolonial Belanda berlangsung melalui dua jalur; yaitu, pertama melalui perlawanan secara fisik, berperang secara gerilya dan kedua melalui jalur pergerakan nasional yang ditandai dengan tumbuhnya berbagai organisasi sosial dan politik serta sekolah-sekolah swasta/madrasah yang modernis.
Selanjutnya apa yang dilakukan oleh rakyat Aceh pada awal abad XX seperti juga dilakukan oleh rakyat di daerah lain di Indonesia telah membuahkan hasil yaitu hengkangnya pemerintah kolonial Belanda dari bumi Indonesia, sehingga akhirnya tercapai Indonesia Merdeka dan daerah Aceh seperti juga bekas wilayah Hindia Belanda lainnya, menjadi bagian dari wilayah negara Republik Indonesia.
Seiring dengan keadaan sejarah yang berkelanjutan pada abad berikutnya, sepenggal kisah sejarah ini yang akan menjadi ghirah para Ulama-ulama pada masa pemerintahan PUSA untuk membangun kembali citra Aceh sebagai daerah pendidikan bersyariatkan Islam yang telah dibuat/dilakukan oleh nenek moyang (endatu) terdahulu. Dalam makalah ini penulis mencoba membahas tentang sejarah berdiri PUSA dan pemikirannya tentang pembaharuan pendidikan di Aceh, dengan memahami terlebih dahulu kondisi budaya, agama, pendidikan, ekonomi dan sosial-politik masyarakat di Aceh.

B.     Sejarah Lahir PUSA
PUSA lahir dalam situasi masyarakat Aceh yang sebagian besar Ulama dan pengikutnya berpandangan sempit dan kolot dalam memahami Islam. Ilmu pengetahuan, khususnya yang berasal dari negeri Barat seperti bahasa Inggris, dipandang tabu oleh masyarakat bahkan sebagian besar Ulama mengharamkannya karena beranggapan bahwa bahasa Inggris tidak termasuk dalam lingkungan ilmu dan kebudayaan Islam. Disamping itu juga di Aceh timbulnya berbagai khilafiat (antagonisme), bid’ah dan khurafat yang telah lama ditabur oleh kaum penjajah.
Dari berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam di Aceh, beberapa ulama bersepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang murni dan suci sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan membasmi berbagai khilafiat, bid’ah, dan khurafat diantara pendapat-pendapat ulama. Selain itu PUSA juga ingin menyeragamkan sistem pendidikan dan mata pelajaran (leerplan) disekolah-sekolah Islam yang banyak didirikan di Aceh pada masa itu.[4]
Gagasan-gagasan atau ide untuk melakukan pembaharuan diawali dengan sepucuk surat yang dikirim Syekh Abdul Hamid Samalanga dari Mekkah kepada Teungku (Tgk) Abdurrahman Meunasah Meucap yang isi suratnya seputar informasi kemajuan Ikhawnul Muslimin di Mesir dan ajakan memajukan pendidikan di Aceh.[5] Sehingga pada suatu hari Tgk. Abdurrahman suatu hari menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Blang Jreun Aceh Utara yang disambut oleh Tgk. Ismail Ya’kub. Keduanya terlibat pembicaraan mengenai ide untuk mendirikan sebuah organisasi ulama sebagai wadah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Aceh serta dapat mempersatukan pengurusan madrasah-madrasah yang ada diseluruh Aceh.[6]
Sepulang dari Blang Jruen, Teungku Abdurrahman menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Teungku Ismail Yakub kepada kawan-kawan dan pengikutnya di Matang Glumpang Dua, terdapat diantaranya adalah Tgk. Usman Azis (alumnus Thawalib Padang) yang juga merupakan seorang guru Madrasah Al-Muslim Peusangan. Setelah mendengarkan hasil pembicaraan tersebut, mereka sepakat menyebarkan ide pembentukan organisasi Ulama tersebut ke seluruh daerah di Aceh. Penyampaian ide tersebut diterima baik oleh Tgk. Muhammad Daud Beureu’eh. Setelah penyebaran berita mengenai pembentukan organisasi ulama telah dilakukan, Tgk. Abdurrahman mengundang Ulama yang terkemuka di Aceh untuk menghadiri musyawarah antar Ulama yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 1939 di Matang Glumpang Dua sekaligus ditetapkan secara resmi lahirnya PUSA.[7]
Musyawarah antar Ulama itu menghasilkan keputusan bulat untuk membentuk sebuah organisasi Ulama yang bernama Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Dalam musyawarah tersebut juga ditentukan pengurus PUSA yang hasilnya adalah sebagai berikut:
Pelindung                                : Teuku Chik Muhammad Djohan Alamsyah
Ketua  I                                   : Tgk. Muhammad Daud Beureu’eh
Ketua II                                  : Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap
Setia Usaha (Sekretaris) I       : Tgk. M. Nur El-Ibrahimy
Setia Usaha II                         : Tgk. Isma’il Ya’kub
Bendahara                               : Teuku Muhammad Amin
Anggota/Pembantu-Pembantu:
-          Tgk. Abdul Wahab Keunaloe Seulimum
-          Tgk. Syekh Abdul Hamid Samalanga
-          Tgk. Usman Lampoh Awe
-          Tgk. Yahya Baden Peudada
-          Tgk. Mahmud Simpang Ulim
-          Tgk. Usman Azis Lhoksukon
-          Tgk. Ahmad Damanhuri Takengon
-          Tgk. Muhammad Daud Peudada
-          Tgk. Muhammad Amin Alue.[8]
Sesuai dengan anggaran dasar PUSA yang menetapkan bahwa Pengurus Besar (Hoofdbestuur) berkedudukan di tempat kedudukan Ketua I dan Setia Usaha I yaitu di Sigli.[9]
Pro dan kontra pun muncul setelah PUSA terbentuk, sebagian Uleebalang yang tidak menghendaki Sultanat Aceh berdiri kembali dan mengartikan PUSA dengan singkatan dari Persatuan Untuk Sultanat Aceh. Menurut para Uleebalang dengan kembali berdirinya Kesultanan Aceh maka kekuasaan para Uleebalang akan dibatasi oleh Sultan dan mereka tidak menghendaki hal itu terjadi. Namun, pernyataan itu disanggah oleh Ulama yang tergabung dalam PUSA dengan mengatakan bahwa organisasi ini murni untuk memajukan pendidikan di Aceh. Ditambah juga bahwa di dalam struktur organisasi PUSA sendiri pun merekrut personel dari golongan Uleebalang yaitu Teuku M. Amin sebagai bendahara dan tempat untuk bermusyawarahnya pun PUSA mendapatkan izin untuk melakukannya di daerah Peusangan yang merupakan daerah kekuasaan Uleebalang Peusangan Teuku Haji Chik Mohammad Johan Alamsyah.[10]
Sedangkan dari kaum Ulama sendiri ada juga yang tidak sejalan dengan pembentukan PUSA. Mereka ini diantaranya adalah Ulama Besar Teungku Hasan Krueng Kale, Teungku Hasby Ash Siddieqy, Teungku Muda Wali, Teungku H. Makam, Teungku Syekh Ibrahim Lam Nga, yang lebiih dikenal dengan panggilan Ayahanda, dan beberapa ulama lainnya.[11]
Tiga bulan setelah PUSA didirikan, Pengurus Besar PUSA mengadakan rapat untuk membicarakan usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Rapat ini menghasilkan empat keputusan yaitu rencana untuk membuka Normal Islam Institute (NII) di Bireuen dalam waktu dekat, menetapkan Teungku M. Nur El Ibrahimy menjadi Direktur NII, mengangkat T.M. Amin menjadi Sekretaris I Pengurus Besar PUSA, dan yang terakhir mengangkat Teungku Mustafa Ali menjadi Bendahara PUSA.
Pembentukan NII oleh PUSA ini sebagaimana maksud dan tujuan yang terkandung dalam anggaran dasarnya:
·         Untuk menyiarkan menegakkan dan mempertahankan Syiar Agama Islam.
·         Menyatukan paham pada penerangan Hukum.
·         Memperbaiki dan menyatukan leerplan-leerpan (Kurikulum) Pelajaran Agama di sekolah-sekolah Agama.
·         Mengusahakan untuk mendirikan Perguruan Islam dan mendidik pemuda-pemuda serta putri-putri Islam dalam keagamaan.[12]
Kiprah PUSA sebagai organisasi lokal terus berkembang dan menjadi sebuah “kekuatan” baru di Aceh disamping itu juga mereka (PUSA) terus membenah diri dengan membentuk badan-badan (lembaga-lembaga) yang bernaung dibawahnya, yaitu Pemuda PUSA diketuai oleh Teungku Amir Husein Al Mujahid, Muslimat PUSA dengan ketuanya Teungku Nya’ Asma (isteri Tgk. Muhammad Daud Beureueh), Kasysyafatul Islam atau kepanduan Islam (KI) yang dikomandani oleh Teuku Muhammad.
Kekuatan PUSA semakin kuat dengan menggabungkan diri dengan Majelis Islam ‘Ala Indonesia (MIAI) tahun 1941. MIAI merupakan suatu wadah organisasi Islam yang didirikan di Surabaya tahun 1937 sebagai hasil dari keputusan rapat gabungan antara berbagai organisasi Islam Indonesia, yaitu: PSII, Muhammadiyah, Al-Islam, POI., Al-Irsyad, Hidayatul Islam Banyuwangi, Khairiyah Surabaya, PERSIS dan PAI. PUSA sendiri tercatat sebagai anggota MIAI yang ke-11, dari total 27 organisasi Islam yang menggabungkan diri ke dalamnya di tahun 1941.[13]
Kalau diperhatikan dari apa yang tertulis itu tujuan dan maksud didirikan, tampaknya PUSA tidak bergerak dalam bidang politik. Kelihatan bahwa pada mulanya tujuan organisasi ini dibentuk antara lain untuk menyiarkan, menegakkan, dan mempersatukan syiar Islam yang suci, terutama di tanah Aceh. Berusaha sedapat mungkin mempersatukan paham ulama-ulama Aceh dalam menerangkan hukum-hukum dan berusaha memperbaiki dan mempersatukan leerplan (kurikulum) sekolah-sekolah agama di seluruh Aceh.
Tetapi ternyata dalam praktek, sejak tahun 1940 mulai kelihatan secara samar-samar bahwa PUSA telah mengarah ke politik. Benih-benih permusuhan terhadap penjajah sungguh-sungguh ditanamkan, terutama kepada pemuda melalui organisasi kepanduannya, Kasyafatul Islam (KI) dan Pemuda PUSA, sehingga pada gilirannya kelak gerakan ini telah menjadikan dirinya sebagai wujud gerakan anti penjajah yang cukup membahayakan di Aceh. Namun dalam makalah ini, penulis membahas seputar sepak terjang PUSA dalam dunia pendidikan terutama masalah Pembaharuan yang dilakukannya.

C.    Pemikiran PUSA Tentang Pembaharuan Pendidikan
Salah satu tujuan pendirian PUSA adalah mengembangkan pendidikan Islam yang ada di Aceh dan menyeragamkan  leerplan (rencana pelajaran) madrasah-madrasah yang ada di Aceh. Usaha-usaha pembaharuan pendidikan Islam di Aceh salah satunya dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam baru yakni NII (Normal Islam Institut) di Bireuen sekitar tanggal 27 Desember 1939, dan memasukkan mata pelajaran umum (aqliyah) dalam kurikulum madrasah sebagai upaya pembaharuan pendidikan Islam di Aceh.[14] Pada tahun 1930-an beberapa ulama-ulama dayah dipengaruhi oleh gagasan pembaharuan khususnya ide-ide tentang sistem pendididikan. Ini dapat dilihat dari keputusan mereka untuk mengambil dari nama Dayah ke Madrasah. Beberapa madrasah yang dibangun waktu itu diharapkan dapat mengatur kurikulum dan metode mengajar untuk disesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat khususnya dalam merespon ilmu pengetahuan modern.[15] Ketika itu masyarakat membenci pengetahuan yang disampaikan dengan menggunakan huruf latin. Karena itu strategi yang dilakukan PUSA ialah dengan memberi nama setiap mata pelajaran umum dengan bahasa Arab, memakai bahasa arab serta diajarkan dengan bahasa Arab.
Hal ini sesuai dengan asumsi masyarakat ketika itu yang memandang bahwa setiap pengetahuan yang memakai bahasa Arab adalah pelajaran agama Islam. Sebaliknya semua pengetahuan yang berbahasa latin adalah berbau ke-Belanda-an, dan karena itu mereka tentang bahkan mereka dipelajarinya hanya dengan alasan untuk membangkitkan semangat rakyat dan pemuda untuk melawan kolonialis Belanda.[16]
Organisasi PUSA memandang bahwa ilmu agama dan umum kedua-duanya sama-sama penting bagi kemajuan umat manusia. Kalau lembaga pendidikan dayah lemah dalam pengetahuan umum dan sekolah-sekolah umum lemah dalam pengetahuan Agama, maka PUSA memandang perlu penggabungan (konvergensi) kurikulum dayah yang mementingkan pendidikan agama dengan kurikulum-kurikulum sekolah-sekolah umum yang hanya mengajarkan pengetahuan umum.
Kurikulum dan silabus madrasah-madrasah yang ada di Aceh waktu itu ternyata tidak memiliki keseragaman. Hal ini menurut PUSA akan menyulitkan bagi pelajar-pelajar yang ingin pindah dari satu madrasah ke madrasah lainnya. Sementara upaya penyeragaman kurikulum dan silabus madrasah yang ada di Aceh dimaksud terbentur pada tidak adanya tenaga-tenaga guru siap pakai. Maka didirikanlah NII di Bireuen sebagai sekolah guru yang bertujuan untuk menghasilkan guru-guru yang akan mengajar di berbagai madrasah yang tersebar di seluruh Aceh, singkatnya agar kurikulum madrasah dapat diseragamkan.[17]
Guru-guru yang dihasilkan diharapkan bukan hanya pandai mengaji, melainkan juga harus mempunyai pengetahuan umum sehingga dapat mengajarkan pengetahuan umum tersebut kepada murid-murid madrasah dan masyarakat umum. Menurut penulis kehadiran NII yang dibentuk oleh PUSA waktu itu sangatlah membantu masyarakat yang menuntut ilmu dan tidak lagi pergi keluar daerah terutama ke Madrasah-madrasah yang ada di sumatera barat, jawa dan lainnya.
Sarana dan prasarana yang dimiliki NII sudah memadai dengan menempati sebuah gedung bekas milik Javasche Bank cabang Bireuen disimpang empat jalan ke Takengon. Tenaga pendidik mereka berasal dari Alumnus madrasah-madrasah Padang yaitu Teungku Muhammad Jangka, Teungku Isma’il Yakcob, dan Abdul Gani Usman sedangkan direktur NII lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo.
Sumber: Google.com
Mengenai kurikulum, NII telah memiliki mata pelajaran yang dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu: Bahasa Arab, Agama, Ilmu Pendidikan, Pengetahuan Umum dan Bahasa. Kurikulum inilah yang rencananya dapat menunjang rencana PUSA selanjutnya untuk memenuhi tenaga guru yang memenuhi syarat dan cocok bagi sekolah-sekolah agama di seluruh Aceh dengan leerplan/rencana pembelajaran yang diseragamkan. Lebih lengkapnya tentang kurikulum tersebut adalah sebagai berikut:[18]
1.      Bahasa Arab, terdiri dari Mutiala’ah, Insa’, Tarikual’adabi al’Arabiy, Al’Nahwu Waas Sarfu, Balagah, Al Kattual’Arabiyyu dan Mahfuzatun (Mahfuzah).
2.      Agama, terdiri dari Fiqh, Tarikuttasri’, Usulu alfiqh Tauhid, Hadist, Mustalah, Tafsir, dan Tarikual Islam.
3.      Ilmu Pendidikan, terdiri dari Tarbiyatun ‘Ilmiyatun (Tarbiyah Ilmiah), Tarbiyatun ‘Amaliyah (Tarbiyah Amaliah), Tarikuat Tarbiyati (Tarikuat Tarbiyah) dan ‘Ilmuan Nafsi.
4.      Pengetahuan Umum dan Bahasa, terdiri dari Bahasa Indonesia, Bahasa Belanda, Ilmu Alam, Ilmu Binatang, Ilmu Tumbuh-tumbuhan, Ilmu Falak, Ilmu Hitung, Ilmu Bangun, Ilmu Kesehatan, Sejarah Indonesia, Sejarah Umum, Ilmu Bumi Indonesia, Ilmu Bumi Umum, Staatrecht, Ekonomi, dan Bahasa Inggris.
NII merupakan wujud nyata dan persembahan pertama dari perjuangan PUSA untuk memajukan pendidikan di Aceh. Pada 1947 NII milik PUSA diambil alih oleh bersama dengan madrasah-madrasah Islam yang ada di Aceh menjadi sekolah Pemerintah, NII dipindahkan ke Kutaraja (Banda Aceh) dan namanya diganti dengan SMI (Sekolah Menengah Islam) yang disantuni oleh Kantor Urusan Agama Daerah Aceh.
Pembaharuan pendidikan lainnya yang dijalankan PUSA ialah memasukkan nama mata pelajaran Agama (naqliyah) dalam kurikulum sekolah-sekolah umum. Untuk melaksanakan program ini mereka mendirikan dua unit Sekolah Menengah Pertama, yakni  satu unit sekolah di Bireuen, dan satu unit di Idi, Aceh Timur serta Satu unit Sekolah Guru Atas (SGA) di Kutaraja. Ketiga sekolah ini didirikan tahun 1952.[19]
Selama perjalanannya, Normal Islam Institut (NII) telah banyak memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh terutama dalam membuka pikiran kolot yang umumnya masih dimiliki masyarakat Aceh. Contoh nyatanya adalah dengan diajarkannya pelajaran Bahasa Inggris yang dimasukkan ke dalam kurikulum NII. Kemampuan berbahasa Inggris tentunya menambah khasanah Bahasa bagi pelajar-pelajar NII walaupun kebanyakan para Ulama menganggapnya haram karena merupakan produk bangsa Barat. Akan tetapi lama-kelamaan karena kemampuan berbahasa Inggris tersebut digunakan untuk kemajuan rakyat Aceh, akhirnya pelajaran bahasa Inggris dapat diterima.
Pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh PUSA dalam hal penyeragaman kurikulum ini didukung penuh oleh masyarakat dan madrasah-madrasah yang lebih dulu berdiri. Lembaga-lembaga pendidikan pada waktu itu yang ikut serta menyeragamkan kurikulum antara lain:
-          Madrasah Almuslim yang didirikan tahun tanggal 24 November 1929 oleh Teungku Abdurrahman Mns. Meucap dan telah memiliki gedung permanen. Madrasah ini banyak mendirikan cabang-cabangnya yang tersebar seluruh Onder Afdeeling (kewedanan) Bireuen.[20]
-          Madrasah Sa’adah Abdiah tahun1931 di Sigli, Pidie didirikan oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh.
-          Tgk Abdul Wahab Keunaloe Seulimum mendirikan Madrasah Najdilah tahun 1926 yang kemudian berganti nama perguruan Islam dan memiliki dua tingkat yakni tingkat Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Bersamaan dengan pembaharuan sistem pendidikan, juga dibangun gedung-gedung tempat belajar serta tenaga pengajarnya antara lain Tgk. Muhammad Ibrahim Ali, Ali Hasjmy, Said Abu Bakar dan Ahmad abdullah (Alumni Thawalib Parabek, Perguruan Thawalib padang panjang dan Normal Islam Padang).[21]
Selama berkiprah di Aceh, PUSA terus berkembang dan sejumlah lembaga pendidikan telah didirikan oleh para anggotanya termasuk NII yang mampu merubah pola pikir dan pola kehidupan bangsa dari yang kuno menjadi modern. Bahkan lebih dari itu para anggota PUSA sempat menguasai hampir seluruh lini pemerintahan di Aceh sehingga sempat terkenal dengan istilah pemerintahan PUSA di Aceh.[22] Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dunia pendidikan di Aceh kembali mengalami pasang surut, dan PUSA tetap tampil optimis semua tantangan yang ada terutama tantangan dari pemerintah pusat.
Tantangan yang penulis maksudkan adalah diskriminasi pemerintahan pusat salah satunya dalam bidang pendidikan. Unsur diskriminasi lebih nyata lagi dari pembahagian pewujudan sekolah-sekolah. Dari dua puluh delapan (28) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang terdapat di Sumatera Utara, tiga belas diantaranya ada di Tapanuli, sembilan di Sumatera Timur dan enam sisanya terdapat di Aceh. Dari tiga belas SMP yang ada di Tapanuli, lapan berada di Tapanuli Utara yang mayoritas Kristen, ini berarti lebih banyak daripada yang terdapat di Aceh yang lebih besar wilayahnya dan lebih banyak penduduknya, lebih kurang dua kali lipat dari penduduk Tapanuli Utara. Situasi serupa juga terdapat dalam bidang kesehatan, pada tahun 1950 sebelum Aceh dimasukkan ke dalam Propinsi Sumatera Utara, Aceh dan Tapanuli masing-masing memiliki enam orang doktor, tetapi dua tahun kemudian pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengirimkan sembilan orang doktor asing ke Tapanuli, dan hanya lima (empat di antaranya orang asing) ke Aceh.[23]
Diskriminasi dalam bidang pendidikan itu semakin memuncak ketika pemerintah pusat menutup satu-satunya Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kutaraja pada pertengahan tahun 1951. Dan mengizinkan beberapa orang siswa sahaja untuk melanjutkan pendidikannya ke Medan dan Yokyakarta.[24] Ini merupakan suatu hal yang sangat tidak sebanding dengan keadaan pendidikan untuk daerah lain yang memiliki sekolah sendiri. Kondisi ini nampaknya sengaja diciptakan untuk melahirkan manusia-manusia Aceh yang sekuler. Rencana ini semakin nampak ketika pemerintah pusat dengan sengaja menepis pendidikan agama yang didirikan PUSA dengan membangun sekolah-sekolah umum disebelahnya dalam bentuk bangunan dan peralatan serta tenaga pengajar yang sangat memadai. Untuk sekolah agama bukan hanya dihentikan bantuan dana, bahkan fasilitas yang telah diberikan dahulu ditarik kembali. Sebagai akibat daripada itu banyak orang tua menghantar anaknya ke sekolah umum dengan meninggalkan sekolah agama yang dari dahulu mereka ikuti.

D.    Tokoh-Tokoh yang berpengaruh PUSA
Ada beberapa riwayat tokoh yang dianggap berpengaruh besar terhadap organisasi PUSA sehingga organisasi ini dianggap sebagai salah satu kebangkitan untuk Rakyat Aceh di Abad 20 baik dalam kondisi sosial-politik, agama, ekonomi dan pendidikan masyarakat ketika itu.
Dalam makalah ini penulis mengangkat hanya 2 (dua) orang tokoh yang berperan  dalam lahir dan bangkitnya PUSA, adalah:
1.      Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap
Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap lahir di kampung Meunasah Meucap, Matang Glumpang Dua Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan lahir sekitar tahun 1897 M.[25] Ayahnya bernama Teungku Imeuem Muhammad Hanafiah yang merupakan seorang guru agama yang setiap malam dirumahnya selalu diadaan pengajian al-Qur’an untuk anak-anak.
Abdurrahman ketika berumur 15 tahun (tahun 1912) meninggalkan kampung halaman dan berangkat ke Ulee Ceue Samalanga Kabupaten Bireun untuk belajar pendidikan agama di Ulee Ceue Samalanga selama dua tahun. Pada tahun 1915 Abdurrahman pindah belajar ke Peudada (Kabupaten Bireuen) pada Teungku Raden Peudada selama satu tahun dan tahun 1916 pindah lagi belajar ke Cot Meurak Bireun pada Teungku Haji Muhammad Amin. Di tempat ini ia belajar sangat tekun dan relatif lama yaitu sampai 13 tahun lamanya.[26]
Setelah menimba ilmu agama pada beberapa dayah di Aceh, Abdurrahman masih ingin memperdalam ilmu dalam bidang ilmu falak. Beliau hijrah ke Langkat Sumatra Utara seorang ulama besar yang mahir dalam bidang ilmu falak yaitu Syeikh Hasan Ma’shum dan Syeh Usman.[27] Pada tahun 1926 Teungku Abdurrahman membuka sebuah Dayah di kampung kelahirannya Meunasah Meucap. Karena kepopulerannya Teungku Abdurrahman selaku tokoh yang memiliki pengetahuan yang luas tentang agama, maka dayah ini dikunjungi oleh banyak murid yang ingin menimba ilmu daripadanya.
Mereka yang datang ini berasal dari berbagai daerah di Aceh. Karenanya kampung Meunasah Meucap menjadi ramai dengan murid-murid yang datang belajar ke Dayah tersebut. Hal inilah kemudian yang menyebabkan panggilan Teungku Abdurrahman populer dengan sebutan Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap atau Teungku Meunasah Meucap. Meskipun para pelajar di Dayah Meunasah Meucap telah menaruh kepercayaan dan merasa puas dengan apa yang telah diajarkan oleh gurunya kepada mereka, tetapi Teungku Abdurrahman sendiri belum puas dengan ilmu yang telah dimilikinya.
Teungku Abdurrahman selalu gelisah dengan melihat kepada pola pendidikan agama di Aceh. Ia sering berdiskusi dengan ulama lain untuk membicarakan hal tersebut. Hasil diskusi-diskusi tersebut lahir ide pembaharuan sistem pendidikan dari model dayah ke model madrasah. Sebagian ulama Aceh kurang setuju dengan ide tersebut yang waktu itu masih banyak orang menganggap segala sesuatu yang berbau Belanda haram hukumnya.[28]
Pad tahun 1929 beliau mendirikan Madrasah Al-Muslim Peusangan (cikal bakal Univ. Almuslim dan STAI Almuslim sekarang) yang dibantu oleh Uleebalang Peusangan Teuku Muhammad Djohan Alamsyah. Madrasah ini memiliki fasilitas dan sistem pendidikan/belajar madrasah-madrasah yang ada di Sumatera Barat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Shabri bahwa Tgk. Abdurrahman sebelum mendirikan madrasah dan fasilitasnya pergi ke sumatera Barat untuk meninjau perkembangan sistem pendidikan disana yang sudah lebih maju, seperti sumatera thawalib, diniyah putri kayu tanam, Islamic College Bukittinggi, dan Kulliyatul Mubalighin Padang.[29]
Peranannya dalam PUSA sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa beliau adalah inisiator berdirinya PUSA. Pada mulanya tujuan pembentukan PUSA antara lain: menyiar, menegakkan dan mempertahankan Islam yang suci di bumi Aceh. Berusaha mempersatukan paham ulama-ulama Aceh, menerangkan hukum-hukum, dan berusaha memperbaiki serta mempersatukan kurikulumm sekolah-sekolah diseluruh Aceh. PUSA telah berhasil memperjuangkan Mahkamah Agama (Syukyo Hooin) pada masa Jepang di Aceh dan setelah Jepang angkat kaki di Indonesia, Mahkamah Agama menjadi Dewan Agama Islam yang diketuai oleh Tgk. Abdurrahman.
Pada saat pembentukan Provinsi Sumatera Utara pertama kali dan pejabat Agama berubah strukturnya, Teungku Abdurrahman dicalonkan menjadi kepala bagian tata hukum pada Jabatan Agama Sumatera Utara, namun ia dalam keadaan sakit dan beristirahat di Takengon. Sakitnya ternyata tidak sembuh-sembuh hingga ia meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1949, dan dimakamkan dibelakang Gedung Madrasah al-Muslim (Univ. Almuslim sekarang).[30]

2.      Teungku Muhammad Daud Beureueh
Teungku M. Daud Beureueh (akrab disapa Abu) dilahirkan pada 15 September 1899 di sebuah kampung bernama “Beureueh”, Kabupaten Pidie. Kampung Beureueh adalah sebuah kampung heroik Islam, sama seperti kampung Tiro. Ayahnya seorang ulama yang berpengaruh di kampungnya dan mendapat gelar dari masyarakat setempat dengan sebutan “Imeuem (imam) Beureueh”. Teungku Daud Beureueh tumbuh dan besar di lingkungan religius yang sangat ketat. Ia tumbuh dalam suatu formative age yang sarat dengan nilai-nilai Islam, ia juga memasuki masa dewasa di bawah bayang-bayang keulamaan ayahnya yang sangat kuat mengilhami langkah hidupnya kemudian.
Orang tuanya memberi nama Muhammad Daud (dua nama Nabiyullah yang diberikan kitab Alquran dan Zabur). Dari penamaan ini sudah terlihat, sesungguhnya yang diinginkan orang tuanya adalah bila besar nanti ia mampu mengganti posisi dirinya sebagai ulama sekaligus mujahid yang siap membela Islam. Karena itu, pada masa-masa usia sekolah, ayahnya tidak memasukkan beliau ke lembaga pendidikan resmi yang dibuat Belanda seperti: Volkschool, Goverment Indlandsche School, atau HIS. Namun lebih mempercayakan kepada lembaga pendidikan yang telah lama dibangun ketika masa kerajaan Islam dahulu semodel dayah/zawiyah. Yang menjiwai ayahnya adalah semangat anti-Belanda/penjajah yang masih sangat kuat. Apalagi ketika itu Aceh masih dalam suasana perang di mana gema Hikayat Perang Sabil masih nyaring di telinga masyarakat Aceh.[31]
Dalam pusat pendidikan semacam ini, Daud ditempa dan dididik dalam mempelajari tulis-baca huruf Arab, pengetahuan agama Islam (seperti fikih, hadis, tafsir, tasawuf, mantik, dsb), pengetahuan tentang sejarah Islam, termasuk sejarah tatanegara dalam dunia Islam di masa lalu, serta ilmu-ilmu lainnya. Dari latar belakang pendidikan yang diperolehnya ini, tidak disangsikan lagi, merupakan modal bagi keulamaannya kelak.
Sekalipun tidak mendapatkan pendidikan Belanda, namun dengan kecerdasan dan kecepatannya berpikir, beliau mampu menyerap segala ilmu yang diberikan kepadanya itu, termasuk bahasa Belanda. Kebiasaannya mengkonsumsi ikan, yang merupakan kebiasaan masyarakat Aceh, telah membuatnya menjadi quick-learner (mampu belajar cepat).
Kemampuan yang luar biasa ini, sebagian besar karena ia merasa menuntut ilmu adalah wajib. Maka belajar tentang segala sesuatu, dipersepsikannya hampir sama dengan “mendirikan shalat”. Dalam usia yang sangat muda, 15 tahun, ia sudah menguasai ilmu-ilmu Islam secara mendalam dan mempraktekkannya secara konsisten. Dengan segera pula ia menjadi orator ulung, sebagai “singa podium.” Ia mencapai popularitas yang cukup luas sebagai salah seorang ulama di Aceh.
Karena itu, beliau mendapat gelar “Teungku di Beureueh” yang kemudian orang tidak sering lagi menyebut nama asli beliau, tetapi nama kampungnya saja. Ketenaran seorang tokoh di Aceh senantiasa melekat pada kharisma kampungnya. Kampung adalah sebuah entitas politik yang pengaruhnya ditandai dengan tokoh-tokoh perlawanan. Dari kenyataan ini, seorang yang terlahir dari sebuah entitas resisten, tidak akan pernah berhenti melawan sebelum cita-cita tercapai. Kendatipun pihak lawan menggunakan segala daya dan upaya untuk membungkam perlawanan tersebut.
Pada zamannya, Abu Beureueh dikenal sebagai ulama yang tegas dan keras pendiriannya. Ia tidak segan-segan menjatuhkan vonis haram atau kafir bagi setiap orang yang telah melanggar aturan agama. Menurut M. Nur El Ibrahimi mengatakan bahwa Daud Beureueh tidak pernah masuk sekolah, tapi ia tidak buta huruf (latin/arab). Dia bukan keluaran pesantren seperti HAMKA yang terkenal, tetapi ia malah mendirikan dayah yaitu Madrasah Sa’adah Abadiah di sigli pada tahun 1931  dan tersohor keseluruh seantero Aceh.[32] Sembilan tahun kemudian ia bersama kawan-kawannya mendirikan PUSA yang menjadi motor bagi kaum ulama dalam memajukan pendidikan Aceh dan mengusir penjajah Belanda-Jepang di tanah Aceh. Dalam musyawarah pembentukan PUSA di Matang Glumpang Dua, Tgk. Daud Beureueh terpilih ketua PUSA. Aceh adalah negeri sejuta ulama, dan mengetuai organisasi politik ulama berarti juga secara de facto menjadi “Bapak Orang-Orang Aceh”.[33]
Ia pernah menjadi Gubernur militer untuk Wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo (1947-1948), sedang masa tersebut rakyat Aceh berhasil melumpuhkan invansi belanda di Medan Area ketika semua wilayah lain di Indonesia telah dikuasai Belanda.[34]

E.     Penutup
Persatuan Ulama Seluruh Aceh yang didirikan para ulama modern Aceh zaman dulu telah terbukti eksistensi dan kiprahnya dalam membangun bangsa dan tanah air. PUSA yang berdiri tanggal 5 Mei 1939 sebagai hasil pemikiran para ulama-ulama maupun tokoh Aceh yang bertujuan menghidupkan kembali citra sosial politik, agama, budaya, ekonomi dan pendidikan.
Selain berhasil melakukan pembaharuan bidang pendidikan, PUSA dalam bidang Agama berhasil melakukan pembaharuan memberantas aliran sesat Salik Buta suatu ajaran peninggalan Teungku Teurbue Id Teupin Raya Kabupaten Pidie dan mengajak hidup masyarakat jauh (menghindari) dari unsur-unsur bid’ah, khurafat dan  khilafiat dan kembali kepada ajaran yang murni suci sesuai dengan al-Qur’an Hadits. Bidang Politik PUSA bersama rakyat berhasil menumpas dan mengusir penjajah Belanda dan Jepang, mengatasi gerakan sayid ali, dan menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan PUSA. Aceh setelah diperangi oleh imperialis Belanda yang pernah sempat meluluh lantakkan wilayah serambi Mekkah, mengembalikan masa-masa kejayaan seperti masa Kerajaan Islam Aceh Darussalam, dengan Semboyannya Adat Bak Poteu Meureuhom, Hukom Bak Syah Ulama, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana yang tujuannya untuk menjaga dan memelihara kemerdekaan, kebenaran, keadilan dan kemakmuran.
DAFTAR PUSTAKA

A.K. Jakobi, Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Abd. Mukti, Peranan PUSA dalam Pembaharuan Kehidupan Beragama di Aceh, dalam Hasan Asari, Studi Islam, dari Pemikiran Yunani ke Pengalaman Indonesia Kontemporer, Bandung: Cita pusaka Media, 2006.
Al Chaidar, Teungku Muhammad Daud Beureueh Bapak Darul Islam dan Bapak Orang-orang Aceh, artikel ini Dikutip dari situs:  http://media.isnet.org/islam/Etc/Beureueh.html  pada tanggal 30 Mei 2013.
Hasbi Amiruddin, Menatap Masa Depan Dayah di Aceh, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008.
http://leser-aceh.blogspot.com/2012/01/teungku-abdurrachman-meunasah-meucap.html, pada tanggal 16 Mei 2013.
http://ummahonline.wordpress.com/2007/03/19/aceh-antara-pemerintahan-pusa-dan-gam/, Aceh Antara Pemerintahan PUSA dan GAM, diakses tanggal 30 Mei 2013.
Ismuha, Ulama Aceh dalam Perspektip Sejarah, Jakarta: LEKNAS-LIPI, 1976.
M. Nur El Ibrahimy, Tgk.M. Daud Beureueh, Peranannya dalam Pergolakan di Aceh, Jakarta: Gunung Agung, 1978.
M. Yunus Djamil, Gerakan Kebangkitan Aceh, Bandung: Bina Biladi Press, 2009.
Muhammad Rizal, Persatuan Ulama Seluruh Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, 2008).
Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh, Jakarta: Grafiti, 1990.
Nazaruddin Sjamsuddin, Revolusi di Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949. Jakarta: UI Press, 1999.
Shabri A, dkk., Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX, Jilid I, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2003.
Tim Penulis Ensiklopedi Nasional Indonesia, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid I, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.
 Yusuf Hasanuddin Adan, Aceh dan Inisiatif NKRI, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2011.


[1]Ulama merupakan para ahli ilmu/para ahli pengetahuan, sedangkan Uleebalang (dalam bahasa melayu Hulu Balang) adalah suatu kelompok adat yang diangkat oleh Sultan untuk mengepalai suatu daerah otonom setingkat kabupaten yang disebut Nanggroë/Negeri, untuk laki-laki digelari Teuku dan perempuan dengan gelar Cut.
[2]Nazaruddin Sjamsuddin, Revolusi di Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949. (Jakarta: UI Press, 1999), h. 2.
[3]Dikutip dari situs http://leser-aceh.blogspot.com/2012/01/teungku-abdurrachman-meunasah-meucap.html, pada tanggal 16 Mei 2013.
[4]A.K. Jakobi, Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 299.
[5]Yusuf Hasanuddin Adan, Aceh dan Inisiatif NKRI, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2011), h. 186.
[6]Tim Penulis Ensiklopedi Nasional Indonesia, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid I, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 143. Lihat: Muhammad Rizal, Persatuan Ulama Seluruh Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, (Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, 2008), h. 38. (skripsi dapat diakses online: http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125835-RB04R206p-Persatuan%20ulama-Analisis.pdf)
[7]Ibid,.
[8]M. Nur El Ibrahimy, Tgk.M. Daud Beureueh, Peranannya dalam Pergolakan di Aceh, (Jakarta: Gunung Agung, 1978), h. 8.
[9]Ismuha, Ulama Aceh dalam Perspektip Sejarah. (Jakarta: LEKNAS-LIPI, 1976), h. 50
[10]Tim Penulis Ensiklopedi Nasional Indonesia, Ensiklopedi Nasional… h. 144.
[11]A.K. Jakobi, Aceh dalam Perang Mempertahankan… h. 299.
[12]Dikutip dari situs http://leser-aceh.blogspot.com/2012/01/teungku-abdurrachman-meunasah-meucap.html, pada tanggal 29 Mei 2013.
[13]Muhammad Rizal, Persatuan Ulama Seluruh Aceh… h. 53.
[14]Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh, (Jakarta: Grafiti, 1990),  h.  2.
[15]Hasbi Amiruddin, Menatap Masa Depan Dayah di Aceh, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008), h. 50.
[16]Abd. Mukti, Peranan PUSA dalam Pembaharuan Kehidupan Beragama di Aceh, dalam Hasan Asari, Studi Islam, dari Pemikiran Yunani ke Pengalaman Indonesia Kontemporer, (Bandung: Cita pusaka Media, 2006), h. 138.
[17]Muhammad Rizal, Persatuan Ulama Seluruh Aceh … h. 40.
[18]Ibid., h. 42.
[19]Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh… h. 73.
[20]Shabri A, dkk., Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX, Jilid I, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2003), h. 35
[21]Ibid., h. 24-25.  
[22]M. Yunus Djamil, Gerakan Kebangkitan Aceh, (Bandung: Bina Biladi Press, 2009), h. 181
[23]Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh… h. 71-72.
[24]Dikutip dari situs: http://ummahonline.wordpress.com/2007/03/19/aceh-antara-pemerintahan-pusa-dan-gam/, Aceh Antara Pemerintahan PUSA dan GAM, diakses tanggal 30 Mei 2013.
[25]Shabri A, dkk., Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX, … h. 32.
[26]Dikutip dari situs http://leser-aceh.blogspot.com/2012/01/teungku-abdurrachman-meunasah-meucap.html, pada tanggal 29 Mei 2013.
[27]Shabri A, dkk., Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX… h. 33
[28]Ibid., h. 35.
[29]ibid
[30]Ibid., h. 37.
[31]Al Chaidar, Teungku Muhammad Daud Beureueh Bapak Darul Islam dan Bapak Orang-orang Aceh, artikel ini Dikutip dari situs:  http://media.isnet.org/islam/Etc/Beureueh.html  pada tanggal 30 Mei 2013.
[32]M. Nur El Ibrahimy, Tgk.M. Daud Beureueh, Peranannya dalam Pergolakan di Aceh… h. 222,
[33]Al Chaidar, Teungku Muhammad Daud Beureueh Bapak Darul Islam dan Bapak Orang-orang Aceh Artikel ini Dikutip dari situs:  http://media.isnet.org/islam/Etc/Beureueh.html  pada tanggal 30 Mei 2013
[34]Yusuf Hasanuddin Adan, Aceh dan Inisiatif NKRI… h. 69.