Home » » DEWAN PENDIDIKAN, KOMITE SEKOLAH/ MADRASAH PERAN STAKEHOLDER DAN SHAREHOLDER

DEWAN PENDIDIKAN, KOMITE SEKOLAH/ MADRASAH PERAN STAKEHOLDER DAN SHAREHOLDER

Publish Oleh: Muntadhar Aneuk Lueng Daneun



A. Dewan Pendidikan
            Tahun 2012 adalah awal dari proses kelahiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Proses kelahirannya adalah Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Salah satu landasan hukum yang melahirkan Kepmendiknas tersebut antara lain adalah UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2001 – 2005. Bab VII tentang Pendidikan dalam UU tersebut anatara lain mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan perlu dibentuk “dewan sekolah” di setiap kabupaten/ kota yang kemudian lebih dikenal dengan nama generik “dewan pendidikan”, kemudian di setiap satuan pendidikan dibentuk “komite sekolah/ madrasah”.

Dewan pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisien pengelolaan pendidikan di Kabupaten/ Kota. Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing seperti Dewan Pendidikan, Majelis Pendidikan atau nama lain yang disepakati. Ruang lingkup pendidikan meliputi pendidikan prasekolah, jalur pedidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
            Dewan Pendidikan berkedudukan di Kabupaten/ Kota yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Lembaga Pemerintahan Daerah. Dewan Pendidikan bertujuan untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokrasi dalam penyelenggaraan danpelayanan pendidikan yang bermutu.
            Dewan Pendidikan berperan sebagai; Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; Pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; Mediator antara plemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan masyarakat.

            Dewan Pendidikan berfungsi sebagai; Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; Melakukan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermtu; Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntunan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/ DPRD; Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
B.  Komite Sekolah
            Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efesiensi pengelolaan pendidikan di Satuan Pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan seperti Komite Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK atau nama lain yang disepakati.
            Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan, dapat terdiri dari satu kesatuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berbeda pada lokasi yang berdekatan atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan atau karena pertimbangan lain. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah.
            Komite Sekolah berperan sebagai:
1.      Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan di Satuan Pendidikan
2.      Pendukung, baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan
3.      Pengontro dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di Satuan Pendidikan
4.      Mediator antara pemerintah dan dengan masyarakat di Satuan Pendidikan
Komite Sekolah berfungsi sebagai:
1.      Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
2.      Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
3.      Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
4.      Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Satuan Pendidikan
5.      Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidika
6.      Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan
7.      Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggara dan keluaran pendidikan di Satuan Pendidikan
C.  Peran Stakeholder dan Shareholder
            Peran Stakeholder dan Shareholder di antarnya melalui jalur:
a.       Peranan Perguruan Swasta
Perguruan Swasta mempunyai tanggung jawab dan peranan yang penting dalam usaha ikut sert melaksanakan pendidikan nasional. Karena itu pertumbuhan dan kemampuannya perlu dikembangkan berdasarkan pola pendidikan nasonal yang mantap dengan tetap mengindahkan ciri khas perguruan yang bersangkutan.
b.      Peranan Dunia Usaha
Hubungan Dunia Usaha dengan pedidikan dapat dilihat dari segi, dunia usaha sebagi konsumen pendidikan, dalam arti dunia usaha memanfaatkan dan mengambil dari hasil pendidikan berupa ulusan. Dunia Usaha sebagai pengembang dan pelaksana dlaam penyelenggara sistem pendidikan
c.       Kelompok Profesi
Peranan kelompok profesi dalam sistem pendidikan nasional antara lain:
§  Merencanakan dan menyelenggarakan latihan keterampilan dan keahlian
§  Menjamin dan menguji kualitas keterampilan dan keahlian tersebut
§  Menyediakan tenaga-tenaga pendidikan untuk berbagai jenis pendidikan, terutama pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan
d.      Lembaga Swasta nasional
Lembaga Swasta Nasional berperan sebagai pelaksana pendidikan kemasyarakatan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan yang mempunyai efek sosial.