Home » » Dayah dan Eksistensinya

Dayah dan Eksistensinya

Publish Oleh: Muntadhar Aneuk Lueng Daneun

A. Pendahuluan.      
   Eksistensi Islam di tengah-tengah komunitas masyarakat Aceh telah memberikan warna tersendiri dalam sejarah perkembangan sosio-kultural bagi masyarakat yang berada di propinsi ujung utara pulau Sumatera. Secara historis, Aceh terdiri dari berbagai negara bagian kecil seperti Peureulak, Samudra Pasai, Pidie dan Meureuhom Daya. Karenanya awal abad XVI, Aceh adalah satu negara yang besar setelah seluruh kerajaan bersatu di bawah bendera kekuasaan Aceh Darussalam (cikal bakal nama provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca era reformasi). Namun ketika Aceh diperintah oleh empat ratu dan sultan-sultan berikutnya, kerajaan Aceh mengalami kemunduran yang pada akhirnya saat Indonesia merdeka, para pemimpin Aceh memutuskan untuk bergabung dengan republik Indonesia.[1]
            Dalam perkembangannya, agama Islam terus mengalami kemajuan dan begitu mengakar dalam masyarakat melalui peran dan perjuangan para ulama. Hal ini dilakukan bersama lembaga pendidikan yang dibangun, diasuh dan dibinanya, yakni Dayah. Lembaga pendidikan ini di samping berperan sebagai tempat pembelajaran dan mendidik kader ulama dan pemimpin Aceh secara berkesinambungan juga berperan besar sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang banyak memberikan jasa dan prakarsa bagi pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Ini terbukti bahwa tidak saja pada masa lampau, namun sampai saat ini alumni dayah tidak hanya berperan sebagai pendidik tetapi juga sebagai tokoh panutan masyarakat.

B. Sejarah dan Pengertian Dayah
1. Sejarah Perkembangan Dayah
            Lembaga pendidikan khas di Aceh disebut Dayah merupakan sebuah lembaga yang pada awalnya memposisikan dirinya sebagai pusat pendidikan pengkaderan ulama. Kehadirannya sebagai sebuah institusi pendidikan Islam di Aceh bisa diperkirakan hampir bersamaan hadirnya Islam di Nusantara.
            Dalam sejarah bahwa Sultan pertama di kerajaan Peureulak (840 M), meminta beberapa ulama dari Arabia, Gujarat dan Persia untuk mengajar di lembaga ini. Untuk itu sultan membangun satu dayah yang diberi nama “Dayah Cot Kala” yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Amin, belakangan dikenal dengan sebutan Teungku Chik Cot Kala. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam pertama di kepulauan Nusantara.[2]
            Berdirinya dayah tidak diketahui secara pasti, salah satu hal yang menyebabkan susahnya mengetahui kapan sebenarnya dayah masuk ke Aceh, disebabkan oleh masih kurangnya penelitian dan perhatian yang mendalam terhadap dayah-dayah di Aceh, tetapi hanya dibahas perkembangan dayah pada masa abad ke 19 M hingga pertengahan abad ke 20 M.
            Kalau didasarkan pada hasil seminar yang diadakan pada tanggal 25-30 September 1980 di Rantau Panyang Peureulak tentang masuknya dan berkembangkannya Islam di Nusantara, mengenai tahun berdirinya Kerajaan Peureulak sebagai kerajaan tertua di dikawasan Aceh, maka Dayah Cot Kala merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Aceh bahkan di Asia Tenggara, menurut kesimpulan seminar tersebut.[3] Berdasarkan lembaran-lembaran lepas dari naskah tua Izdharul Haq Fil Mamlakatil Peureulak, karangan Syeh Ishak Makarani Al-Pasi dan naskah Tajzirat Thabaqat Jam’u Salatin, kerajaan Islam Peureulak didirikan pada tahun 225 H (840 M) dengan rajanya yang pertama adalah sultan Alaiddin Saiyidi Maulana Abdul Aziz Syah, kemudian Tgk Muhammad Amin Pendiri Dayah Cot Kala juga menjabat sebagai Sultan Peureulak yang ke-enam yang bergelar Makdum Alaiddin Malik Muhammdah Amin Syah Johan Berdaulat. Ini menunjukkan bahwa Dayah Cot Kala didirikan setidak-tidaknya pada awal abad ke 10 M dengan pimpinan Tengku Muhammad Amin Syah Johan.[4]
Keberadaan Dayah pada masa penjajahan Belanda mengalami kemunduran, ini karena seluruh Ulama Dayah dan santrinya itu ikut berjuang melawan penjajah Belanda, sebagian besar para Ulama dan Teungku dayah syahid di medan perang, di antaranya Teungku Chik Haji Ismail anak Teungku Chik Pante Ya’kop (Pendiri Dayah Tgk Chik Pante Gelima), beliau syahid dalam peperangan melawan Belanda dalam mempertahankan Kuta Glee (Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen).
Faktor lain yang menghambat perkembangan Dayah saat itu disebabkan karena Belanda melakukan upaya-upaya untuk menghambat pendidikan Agama Islam, serta Belanda menyebarkan pendidikan Barat di Aceh, sehingga menyebabkan Dayah terbengkalai. Selain itu, Belanda melakukan pembakaran terhadap Dayah-dayah dan membunuh seluruh staf pengajarnya serta membumihanguskan seluruh Perpustkaaan yang ada di Dayah, jika ada dayah yang masih bertahan itupun dibangun di daerah terisolir dan jauh dari pantauan Belanda.
Dayah mulai bangkit setelah proklamasi kemerdekaan RI, perkembangan Dayah sudah menampakkan hasil yang cukup baik, ini dapat dilihat dari perkembangan Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan, Dayah MUDI MESRA Samalanga, Dayah BUDI Lamno, dan Dayah dayah yang lain. Tidak hanya Dayah, Sekolah pun mulai berkembangan, sekolah bersifat Negeri dengan dukungan dan bantuan dari pemerintah sedangkah Dayah umumnya bersifat pribadi yang dikelola oleh Pimpinan Dayah sendiri dengan bantuan swadaya masyarakat

2. Pengertian Dayah
            Secara etimologi kata dayah diambil dari unsur bahasa Arab yaitu dari kata zawiyah artinya buju rumah atau buju mesjid.[5] Buju rumah dimaksudkan dari pengertian ini adalah sudut atau pojok rumah. Dikatakan sudut atau pojok rumah bahwa pada zaman Rasulullah saw., pengajaran dan penerangan tentang ilmu-ilmu agama kepada sahabat dan kaum muslimin sering beliau lakukan di sudut rumah atau di sudut mesjidnya.
            Setelah zaman Rasulullah saw., kata zawiyah telah berkembang luas ke seluruh pelosok dunia Islam sampai ke Asia Tenggara. Dari perjalanan sejarah yang panjang kata zawiyah telah mengalami perubahan dialek sesuai dengan kapasitas daerah masing-masing.
Di Aceh, kata zawiyah diucapkan dengan sebutan dayah yang berarti tempat mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dulu, orang Aceh sering menggunakan sudut, pojok atau serambi rumah dan mesjid untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat. Dilihat dari persamaan makna dengan daerah lain di Pulau Jawa, dayah dapat disetarakan dengan pesantren. Kendatipun demikian ada beberapa perbedaan yang penting, di antaranya adalah pesantren merupakan suatu tempat yang dipersiapkan untuk memberikan pendidikan agama, sejak dari tingkat rendah sampai ke tingkat belajar lebih lanjut.
            Kata Dayah berasal dari bahasa Arab, yakni zawiyah, yang berarti pojok. Istilah zawiyah, yang secara literal bermakna sudut, diyakini oleh masyarakat Aceh pertama kali digunakan sudut mesjid Madinah ketika Nabi Muhammad saw berdakwah pada masa awal Islam. Pada abad pertengahan, kata zawiyah difahami sebagai pusat agama dan kehidupan mistik dari penganut tasawuf, karena itu, didominasi hanya oleh ulama perantau, yang telah dibawa ke tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang lembaga ini dibangun menjadi sekolah agama dan pada saat tertentu juga zawiyah dijadikan sebagai pondok bagi pencari kehidupan spiritual. Ini sangat mungkin bahwa disebarkan ajaran Islam di Aceh oleh para pendakwah tradisional Arab dan sufi ini mengidentifikasikan bagaimana zawiyah diperkenalkan di Aceh.[6]  Di samping itu, nama lain dari dayah adalah rangkang. Perbedaannya, eksistensi dan peran rangkang dalam kancah pembelajaranlebih kecil dibandingkan dengan dayah.
            Ulama Dayah merupakan suatu komunitas khusus di antara ulama Aceh. Mereka adalah alumni dari dayah. Oleh karena itu mereka dianggap lebih terhormat dibandingkan dengan orang yang menuntut ilmu di tempat/lembaga pendidikan lain, seperti lulusan madrasah atau sekolah. Orang-orang yang belajar di tempat kecuali dayah dan mampu menguasai ilmu agama secara mendalam disebut sebagai “ulama modern”, walaupun perbedaannya tidak begitu jelas.[7]
            Di samping pengajaran dayah, Meunasah juga dipakai sebagai tempat mengajarkan ilmu-ilmu agama oleh masyarakat Aceh. Namun perbedaan antara kedua istilah ini; dayah adalah tempat belajar agama bagi orang-orang yang telah dewasa. Sementara pendidikan agama untuk anak-anak diberikan di Meunasah atau di rumah-rumah guru (Teungku).[8]
            Ditinjau dari sarana, pendidikan agama tingkat rendah yang diberikan kepada anak-anak ini dapat dibagi dua bagian. Yang pertama pendidikan agama untuk anak laki-laki yang mengambil tempat di Meunasah dan pendidikan agama untuk anak perempuan di rumah-rumah guru atau tempat khusus. Meskipun demikian materi dan tujuannya sama.
            Setelah anak-anak tamat belajar al-Quran dan telah mampu melaksanakan ibadah wajib, maka tugas terakhir dari pendidikan Meunasah atau rumah adalah mempelajari kitab agama yang ditulis dalam bahasa Arab-Jawi (Melayu) seperti Masailal Muhtadi. Tujuan ini memberi bekal bagi anak-anak yang akan melanjutkan studi lebih lanjut di dayah.
            Secara khusus, pendidikan dayah terkenal dengan istilah meuranto atau meudagang. Bagi anak-anak Aceh yang mempunyai minat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama lebih mendalam dapat dilakukan dengan cara meuranto atau meudagang ke berbagai dayah terkenal. Hal ini dilakukan setelah dia mampu mampu membaca al-Quran dan memahami cara-cara melakukan ibadah ketika dia belajar di Meunasah atau di rumah-rumah teungku. Dengan demikian fungsi Meunasah dan dayah akan sangat bernilai bagi masyarakat Aceh ketika dihubungkan dengan pengajaran ilmu-ilmu agama.

C. Eksistensi Dayah di Aceh
            Realitas sejarah mengungkapkan bahwa lembaga dayah mempunyai empat kegunaan yang sangat signifikan bagi masyarakat Aceh, yaitu sebagai pusat belajar agama (the central of religious learning), sebagai benteng terhadap kekuatan melawan penetrasi penjajah, sebagai agen pembangunan, dan sebagai sekolah bagi masyarakat.[9]

  1. Sebagai pusat belajar agama. (the central of religious learning)
Pada abad ke-17 M, Aceh telah menjadi pusat kegiatan intelektual. Banyak sarjana dari negara lain berbondong-bondong datang untuk balajar ke Aceh. Seorang ulama terkenal syekh Muhammad Yusuf al Makkasari (1626 – 1699 M.), salah seorang ulama termasyhur diwaktunya di kepulauan Melayu pernah belajar di Aceh. Salah satu tarekat yang pernah dipelajarinya di Aceh adalah tarekat al-Qadiriyah. Syekh Burhanuddin dari Minangkabau, yang kemudian menjadi ulama terkenal dan menyebarkan agama Islam Ulakan mendirikan surau di Minangkabau, juga pernah belajar di Aceh bawah bimbingan Syekh Abdul Ra’uf Al Singkily.
Atensi ulama dayah terhadap ilmu-ilmu agama tidaklah pupus, walau kondisi ekonomi dan politik era kesultanan Aceh mengalami masa kemunduran. Sebelum kedatangan Belanda, dayah-dayah di Aceh sering dikunjungi oleh masyarakat luar Aceh. Dari sejak Hamzah Fansuri sampai datangnya Belanda, ada 13 ulama dayah yang menulis kitab; karya yang ditulis jumlahnya 114 kitab.[10] Kitab-kitab tersebut terdiri dari berbagai subjek, seperti tasawuf, kalam, logika, filsafat, fiqh, hadist, tafsir, akhlaq, sejarah, tauhid, astronomi, obat-obatan, dan masalah lingkungan. Bahkan menurut al-Attas, bahasa Melayu juga dikembangkan pada abad-abad tersebut. Hamzah Fansuri (1510 – 1580 M.) merupakan seorang pioner dalam perkembangan bahasa ini secara rasional dan sistematis serta dia sendiri menggunakannya dalam bidang filsafat.[11] Dan banyak karya-karya besar lainnya yang mengidentifikasikan bahwa Aceh pernah menjadi sebagai pusat kajian keilmiahan yang masyhur melalui perhatian ulama dayah dengan lembaga dayahnya.

  1. Sebagai benteng terhadap kekuatan melawan penetrasi penjajah.
 Ketika perang melawan kolonial Belanda meletus, dayah memainkan peranan penting dalam perlawanan rakyat Aceh melawan tekanan-tekanan penjajah Belanda. Ketika para Sultan dan kaum ulee balang (kaum ninggrat/bangsawan) tidak sanggup lagi menjalankan roda pemerintahannya, para tentara menginginkan pemimpin lain untuk melanjutkan perlawanan dalam rangka mempertahankan tanah air mereka. Maka saat itu ulama dayah dan dayahnya tampil sebagai benteng pertahanan yang cukup tangguh dan sulit ditembus oleh lawan.
Ulama dayah yang terkenal sebagai komandan perang antara lain Tgk. Abdul Wahab Tanoh Abee, Tgk. Chik Kuta Karang dan Tgk. Muhammad Saman (selanjutnya dikenal dengan Tgk. Chik di Tiro). Kontribusi mereka bagi tanah Aceh dalam menghadapi penetrasi penjajah sangat besar dan perlu dikenang oleh generasi selanjutnya, bahwa mereka adalah aneuk dayah yang menjelma menjadi panglima perang.

  1. Sebagai Agen Pembangunan.
Dalam beberapa waktu, beberapa lulusan dayah ada yang menjadi pemimpin formal yang duduk  di kursi pemerintahan, di lain pihak ada juga yang menjadi pemimpin informal. Biasanya mereka aktif dalam pembangunan masyarakat. Tradisi ini berlangsung sampai saat ini, meskipun alumni sekolah lain seperti madrasah dan sekolah umum juga ikut berperan dalam membangun kehidupan masyarakat. Sebelum kedatangan Belanda ke Aceh, beberapa ulama yang tamat dari dayah turut aktif dalam bidang ekonomi, khusunya bidang pertanian, sebagai contoh, Tgk. Chik di Pasi memimpin masyarakat membangun irigasi, seperti yang dilakukan oleh Tgk. Chik di Bambi dan Tgk. Chik di Rebee.[12]
Lulusan dayah telah menunjukkan bahwa mereka memiliki perhatian yang besar terhadap masyarakat dan berbagai kepentingan. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa selama meudagang di dayah, mereka melewati pengalaman baru yang berbeda dengan pengalaman mereka ketika berada di kampung halaman. Jadi, lulusan dayah memiliki dua latar belakang kultur yang berbeda, di satu pihak realitas sosial yang mereka temui ketika berada di kampung dan di pihak lain sesuatu yang baru yang mereka pelajari di dayah. Dengan demikian mereka menemukan bagaimana konsep yang ideal dam membimbing masyarakat kala mereka terjun di kancah kemasyarakatan nantinya.

  1. Sebagai Sekolah Bagi Masyarakat
Belajar di dayah tidak membutuhkan dana yang banyak. Inilah yang menjadi faktor aternatif bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu. Rakyat bisa belajar di dayah meskipun miskin. Umumnya, dayah-dayah tidak membebankan murid-muridnya untuk membayar uang pendidikan. Bagi murid yang fakir miskin dayah dengan sendirinya menyediakan makanan, yang diberikan oleh teungku (pimpinan dayah) atau dari masyarakat yang selalu siap membantu.
Tidak seperti halnya dayah, sekolah meskipun bukan sekolah dasar dan madrasah mewajibkan murid-murid untuk membayar uang pendidikan. Sekolah-sekolah juga mewajibkan muridnya untuk memakai pakaian seragam, hal mana menjadi berat bagi murid dari kalangan fakir miskin. Karena banyak tuntutan pengeluaran uang, bagi masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa mereka memilih dayah sebagai tempat belajar. Lebih dari itu, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, belajar di dayah sangatlah komprehensif ketimbang belajar di tempat lain; karena dayah tidak hanya menawarkan materi agama Islam tetapi juga bimbingan spiritual dan latihan fisik. Sebagai guru, teungku bukan hanya bertanggungjawab dalam hal mengajar, namun juga berfungsi sebagai penasehat, pembimbing, pelatih dan penolong. Hubungan antara murid dan guru lebih pada hubungan personal ketimbang hubungan birokrasi.
Meunasah berbeda dengan dayah dalam melaksanakan sistem pendidikan. Ismuha mengungkapkan bahwa keberadaan meunasah yang ada di setiap desa (gampong) di seluruh Aceh, sejak zaman kerajaan Aceh, digunakan sebagai tempat belajar agama, mengaji, sebagai tempat shalat lima waktu, tempat musyawarah, tempat penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan sebagai tempat untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan lainnya.[13] Untuk memperoleh pendidikan di dayah mengharuskan seorang santri meninggalkan gampong halaman (meudagang atau meuranto). Karena tidak semua gampong memiliki dayah tapi memiliki Meunasah. Jadi seseorang yang akan mendalami pengetahuan agama harus meuranto ke gampong lain bahkan ke pelosok-pelosok di seluruh Nusantara. Semakin jauh meuranto mendalami pengetahuan agama semakin dihargai dan semakin besar nilainya di mata masyarakat Aceh.
Kesan lain yang dapat dirasakan adalah seorang santri yang mengaji di dayah terkenal seperti dayah Darussalam Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan, dayah Budi Mesja (Bahrul Ulum Diniah Islamiyah Mesjid Janguet) Lamno Kab. Aceh Jaya, dayah Mudi Mesra (Ma’had Ulum Diniah Islamiyah Mesjid Raya) Samalanga Kab. Bireuen, dayah Lhok Nibong dan lain sebagainya, sangat berbeda nilai yang belajar di dayah-dayah lainnya di Aceh. Alasan ini sangat terkait erat dengan pendiri dayah itu sendiri. Jika dayah seperti yang disebutkan di atas mayoritas didirikan oleh ulama yang paling banyak jasa terhadap agama, mempunyai karisma dan karamah. Setiap santri yang menuntut ilmu di dayah tersebut di samping memperoleh pengetahuan agama adanya barakah dan memperoleh kekayaan bathin. Perolehan barakah ini tidak pernah didapatkan jika pendiri dayah tersebut tidak memiliki karakter wara, ‘alim dan karamah. Demikian juga ilmu yang didapatkan seorang santri di dayah yang didirikan oleh seorang wara’ walaupun sedikit perolehan ilmu dianggap telah mendapat keberkahan secara terus-menerus.
Seorang santri ketika sudah belajar di dayah diwajibkan mengikuti aturan-aturan dan kurikulum dayah. Santri dibekali ilmu membaca kitab Arab gundul atau kitab kuning (klasik). Namun untuk bisa membaca kitab kuning tersebut sebelumnya harus belajar agama dengan mengaji kitab-kitab Arab-Meulayu (Jawi) ketika berada di Meunasah-Meunasah. Di samping belajar kitab santri dituntut mematuhi dan mengikuti segala peraturan yang berlaku seperti mengharuskan menetap di dayah dalam batas-batas tertentu dan tidak diperbolehkan pulang ke gampong halaman jika belum mahir membaca kitab kuning dan memahami hukum-hukum syara’ secara sempurna.
Di dayah santri dididik hidup mandiri dalam segala aktivitas, termasuk harus masak, menyuci pakaian, mengisi air kulah dan lain sebagainya. Santri juga dididik hidup penuh kedisiplinan menjaga waktu shalat berjamaah, waktu ngaji, jadwal piket pagi, waktu mandi, waktu makan dan lain sebagainya.
Ketentuan-ketentuan di atas harus dipatuhi oleh setiap santri dayah ketika bercita-cita belajar dan menjadi alumni dayah yang baik. Untuk itu, setiap santri dituntut kesabaran dan ketekunan. Tidak sedikit dari santri dayah itu hilang kesabaran sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan dayah dengan baik. Orang-orang yang dipenuhi kesabaran dan ketekunan itulah yang paling lama menetap di dayah dan biasanya paling banyak mengetahui tentang dayah dan pengetahuan agama. Dengan demikian untuk mengorbit seorang ulama melalui dayah itu amatlah berat sekali. Karena di sini, tidak hanya dituntut mahir dan memiliki kemampuan intelektual yang handal, tapi juga butuh pada kesabaran dan pengorbanan yang besar.

D. Urgensitas Lembaga Pendidikan Dayah
Kendati Dayah atau rangkang dianggap sama dengan pesantren di Jawa atau surau di Sumatera Barat serta Pondok di Malaysia dan Pattani (Thailand), namun lembaga-lembaga pendidikan ini tidaklah persis sama. Setidaknya bila ditnjau dari segi latar belakang historisnya. Pesantren sudah ada sebelum Islam tiba di Indonesia.[14] Masyarakat Jawa kuno telah mengenal lembaga pendidikan yang mirip dengan pesantren yang diberi nama dengan pawiyatan. Di lembaga ini guru yang disebut Ki ajar hidup dan tinggal bersama dengan muridnya yang disebut Cantrik. Disinilah terjadi proses pendidikan, dimana Ki ajar mentransfer ilmunya dan nilai-nilai kepada cantriknya.[15] Kata pesantren berasal dari “santri” yang berarti seorang yang belajar agama Islam, demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam.[16] Sedangkan surau di Minangkabau merupakan suatu institusi penduduk asli Minangkabau yang telah ada sebelum datangnya Islam ke wilayah tersebut. Di era Hindu-Budha di Minangkabau, surau mempunyai kedudukan penting dalam struktur masyarakat. Fungsinya lebih dari sekedar tempat aktifitas keagamaan. Menurut ketentuan Adat, surau berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para remaja, laki-laki dewasa yang belum kawin atau duda.[17] Dengan demikian ketiga institusi ini pada prinsipnya memiliki latar belakang historis yang berbeda, namun mempunyai fungsi yang sama.
            Keberadaan lembaga dayah dan meunasah bagi pengembangan pendidikan di Aceh sangatlah urgen, dan kebermaknaan kehadirannya sangat dibutuhkan dalam membentuk umat yang berpengetahuan, jujur, cerdas, rajin dan tekun beribadah yang kesemuanya itu sarat dengan nilai. Sejarah membuktikan bahwa Sultan pertama di kerajaan Peureulak (840 M.), meminta beberapa ulama dari Arabia, Gujarat dan Persia untuk mengajar di lembaga ini. Untuk itu sultan membangun satu dayah yang diberi nama “Dayah Cot Kala” yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Amin, belakangan dikenal dengan sebutan Teungku Chik Cot Kala. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam pertama di kepulauan Nusantara.[18]
            Pada masa kesultanan Aceh, dayah menawarkan tiga tingkatan pengajaran, yakni rangkang (junior), balee (senior), dan dayah manyang (universitas). Di beberapa dayah hanya terdapat rangkang dan balee, sedangkan di tempat lain hanya ditemui tingkat dayah manyang saja. Meskipun demikian di tempat tertentu juga terdapat tiga tingkatan sekaligus, mulai junior sampai universitas. Sebelum murid belajar di dayah, mereka harus sudah mampu membaca al-Qur’an yang mereka pelajari di rumah atau di meunasah dari seorang teungku. Kepergian untuk menuntut ilmu agama di dayah sering disebut dengan meudagang. Metode mengajar di dayah pada dasarnya dengan halaqah, mëudrah[19] dan metode hafalan. Pada kelas yang lebih tinggi, metode diskusi dan debat (meudeubat) sangat dianjurkan dalam segala aktifitas proses belajar mengajar, dan ruang kelas hampir merupakan sebuah ruang seminar. Para teungku biasanya berfungsi sebagai moderator, yang kadang-kadang juga berperan sebagai pengambil keputusan.[20]
            Santri (anëuk dayah) biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu santri kalong dan santri mukim/meudagang. Santri kalong merupakan bagian aneuk dayah yang tidak menetap dalam pondok, tetap pulang ke rumah masing-masing setelah belajar. Mereka biasanya berasal dari daerah sekitar dayah tersebut. Sementara santri meudagang adalah putra dan putri yang tinggal menetap dalam dayah dan biasanya berasal dari daerah jauh.[21]
            Sistem pendidikan yang dikembangkan di dayah atau rangkang tidak berbeda dengan apa yang dikembang di pesantren-pesantren di Jawa atau surau-surau di Sumatera Barat, yakni bisa ditinjau dari berbagai segi, yaitu:
  1. Ditinjau dari segi materi pelajarannya, yang diajarkan adalah mata pelajaran agama semata-mata yang bertitik tolak kepada kitab-kitab klasik (kitab kuning). Pada umumnya, pelajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana (kitab jawoë/kitab arab melayu) kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lebih mendalam, tingkatan suatu dayah dapat diketahui dari jenis kitab-kitab yang diajarkan.[22] Ada delapan macam bidang pengetahuan dalam kitab-kitab Islam klasik yang di ajarkan di dayah, yakni 1). nahwu dan saraf (morfologi), 2). Fiqh (yang dipelajari diantaranya kitab al-bajuri, al-mahalli, nihaya al-muhtaj dan al-fiqh ‘ala al-madhahib al-arba’ah), 3). Ushul fiqh, 4). Hadist, 5). Tafsir, 6). Tauhid, 7). tasawuf dan etika (kitab ihya ulumuddin), dan 8) cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah.[23] Tinggi rendahnya ilmu seseorang diukur dari kitab yang dipelajarinya.
  2. Ditinjau dari segi metodenya adalah hafalan, meudrah dan muedeubat. Dalam tradisi pesantren di Jawa sering disebut sorogan dan wetonan.
  3. Ditinjau dari segi sistem pembelajaran adalah non-klasikal. Yakni santri (aneuk dayah) tidak dibagi berdasarkan tingkatan kelas, tetapi berdasarkan kitab yang dipelajarinya.
  4. Ditinjau dari segi manajemen pendidikan, maka di lembaga pendidikan ini tidak mengenal nomor induk pelajar, ada rapor, ada sertifikat dan lain sebagainya.[24]

Kebiasaan orang Aceh, belajar di dayah, atau sering disebut meudagang, biasanya membutuhkan waktu yang tak terbatas. Artinya seorang murid datang dan meninggalkan dayah kapan ia suka. Beberapa anëuk dayah (santri) belajar di beberapa dayah, berpindah dari satu dayah ke dayah lainnya, setelah belajar beberapa tahun. Jumlah tahun yang dihabiskan oleh seorang murid tergantung pada ketekunannya atau pengakuan guru bahwa murid itu telah selesai dalam studinya. Kadang-kadang murid tersebut ingin melanjutkan studinya di dayah sampai ia sanggup mendirikan dayahnya sendiri. Dalam kaitan ini, tidak ada penghargaan secara diploma. Karena itu, setelah belajar dan mendapat pengakuan dari teungku chik (abu pimpinan dayah) mereka terjun ke dunia masyarakat dan bekerja sebagai teungku di meunasah-meunasah, menjadi da’i atau imam-imam di mesjid-mesjid.[25]

E. Penutup.
            Dayah dalam komunitas masyarakat Aceh merupakan sarana strategis dalam proses transmisi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu agama dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selain itu fungsi dayah juga sebagai institusi yang selalu memberikan respons terhadap persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi di Aceh. Peran dayah dan ulama dayah hasil didikannya menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Ulama dayah harus selalu siap menjadi pengawal bagi terciptanya komunitas intelektual di negeri SëuramoeMéukkah.
            Di Aceh, ulama dan dayah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dayah sudah menghasilkan berbagai lulusan agama semenjak pertama kali masyarakat muslim terbentuk di sana. Ulama dayah selalu merespons semua permasalahan yang terjadi di Aceh untuk membimbing masyarakat yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Konsistensi komitmen mereka kepada Aceh dan masyarakat telah membawa mereka menjadi kelompok yang dihormati di Aceh.
Dari sudut historis kultural, dayah di Aceh sebagai pusat pelatihan yang secara otomatis menjadi pusat budaya Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat di Aceh. Substansinya, Dayah-dayah yang ada di Aceh dapat dikatakan sebagai “bapak” dari pendidikan Islam yang didirikan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan zaman, yang mana dayah dilahirkan atas kesadaran kewajiban Islamiah, yaitu menyebarkan dan mengembangkan agama Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama dan da’i.


DAFTAR PUSTAKA
Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium      Baru, cet. 3, Jakarta: Kalimah, 2001.
Baihaqin A.K, “Ulama dan Madrasah di Aceh.” dalam  Taufik Abdullah (ed.),      Agama dan Perubahan Sosial, akarta: Rajawali, 1983.
Dody S.Truna dan Ismatu Ropi (ed.), Pranata Islam Di Indonesia, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi: Pesantren dan Madrasah,            Yogjakarta: Tiara Wacana, 2001.
Haidar Putra Daulay, Dinamika Pendidikan Islam, Bandung: Citapustaka Media,   2004.
Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan             dan Perkembangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
Ismuha,”Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah.” Dalam Taufik Abdullah (ed.),      Agama dan Perubahan Sosial, Jakarta: Raja grafindo Persada, 1996.
M. Hasbi Amiruddin, Ulama Dayah, Pengawal Agama Masyarakat Aceh, Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2003.
Rusdi Sufi, Pandangan dan Sikap Ulama di Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: LIPI,            1987.
Syed M. Naquib al Attas, Islam dalam Sejarah dan Kebudyaan Melayu, Bandung:            Mizan, 1990.
Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan hidup Kyai,       Jakarta: LP3ES, 1985.

[1]M. Hasbi Amiruddin, Ulama Dayah, Pengawal Agama Masyarakat Aceh (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2003), h. 1.
[2]M. Hasbi Amiruddin, “Ulama Dayah: Peran dan Responnya terhadap Pembaruan Hukum Islam,” dalam Dody S.Truna dan Ismatu Ropi (ed.), Pranata Islam Di Indonesia (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h.  h. 36 – 37.
                [3]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), h. 15.
                [4]Sebelum tengku Muhammad Amin Syah Johan dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Peurlak yang ke-6.
                [5]Muhammad Idris Abdurrauf al-Marbawi, Kamus Idris Al-Marbawi, (tp: 1350 H), h. 272.
[6]Amiruddin, Ulama Dayah, h. 33.
[7]Amiruddin, “Ulama Dayah..., h. 119.
                [8]A. Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 192.
[9]Amiruddin, Ulama Dayah, h. 42.
[10]Alyasa’ Abu Bakar dan Wamad Abdullah, “Manuskrip Dayah Tanoh Abee, kajian keislaman di Aceh pada masa kesultanan,” dalam Kajian Islam, No. 2. h. 35.
[11]Syed M. Naquib al Attas, Islam dalam Sejarah dan Kebudyaan Melayu (Bandung: Mizan, 1990), h. 68.
[12]Baihaqin A.K, “Ulama dan Madrasah di Aceh.” dalam  Taufik Abdullah (ed.), Agama dan Perubahan Sosial (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 117.
[13]Ismuha,”Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah.” Dalam Taufik Abdullah (ed.), Agama dan Perubahan Sosial (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1996),  h. 7.
[14]Amiruddin, Ulama Dayah, h. 34.
[15]Haidar Putra Daulay, Dinamika Pendidikan Islam (Bandung: Citapustaka Media, 2004), h. 125-126.
[16]Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi: Pesantren dan Madrasah (Yogjakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 7.
[17]Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, cet. 3 (Jakarta: Kalimah, 2001), h. 118.
[18]Amiruddin, Ulama Dayah, h. 36 – 37.
[19]Mëudrah adalah suatu metode dimana murid datang satu per satu kepada seorang teungku rangkang/dayah dengan kitabnya atau copy teks (kurah) yang sedang mereka pelajari, kemudian teungku membaca teks, memberikan komentar dan catatan dalam bacaannya tersebut, lalu meminta murid untuk membaca kembali teks yang telah ia bacakan.
[20]Rusdi Sufi, Pandangan dan Sikap Ulama di Daerah Istimewa Aceh (Jakarta: LIPI, 1987), h. 29.
[21]Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 52.
[22]Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 144.
[23]Dhofier, Tradisi Pesantren, h. 51.
[24]Daulay, Dinamika Pendidikan, h. 128.
[25]Mengajar di suatu meunasah dan menjadi imam shalat adalah pekerjaan suka rela. Dalam hal ini teungku tidak dibayar kecuali dari sedekah. penghasilan mereka sebagai guru tersebut didapatkan dari profesi sebagai pedagang atau petani; meski beberapa ulama yang memimpin dayah juga bekerja sebagai petani, tukang kayu, servis mekanik, dsb.